oleh

Selama Ketua Definitif Belum Dilantik Kegiatan Dewan Terhalang

POTO H.ABD HAFID
NUNUKAN, BERITAKALTARA.com – Haji Abd Hafid Achmad selaku anggota DPRD Nunukan dari Praksi Gabungan – ‘Partai Hanura’ mengatakan, sejak usai pegambilan sumpah sampai detik inibelum ada Kegiatan DPRD Nunukan yang baru terkecuali Pembentukan Fraksi yang juga tidak dapat bekerja apa-apa akibat belum dilantiknya Ketua Definitif DPRD.

“Sebagaimana diketahui DPRD Nunukan ada 7 Fraksi yakni Fraksi Demokrat yang beranggotakan 6 orang, Fraksi PKS beranggotakan 3 orang,, Fraksi Golkar 3 orang, Fraksi Gerindra 4 orang, Fraksi Gabungan PDIP dan PPP sebanyak 3 orang dan Fraksi gabunga PBB dan. PAN 3 orang,” ungkap Hafid mantan Bupati Nunukan dua periode lalu, dan pada Pemilu Legislatif lalu terpilih jadi anggota DPRD dari Partai Hanura.

Hafid menyesalkan lambatnya pelantikan Ketua Definitif DPRD Nunukan. “Kami sangat sesalkan lambatnya pelantikan Ketua DPRD Depenitif, karena ini sangat merugikan Masyrakat dan Pemerintah juga menghambat pembangunan akibat menumpuknya pekerjaan di DPRD termasuk Pembahasan Anggaran Biaya Perubahan tahun anggaran 2014 begitu Juga Pembahasan APBD Murni tahun anggaran 2015, padahal disadari pembahasan dua pekerjaan ini memakan waktu yang lama. Karena itu, kami sebagai Wakil Ketua DPRD Nunukan sementara berharap selekasnya ketua definitive dilantik,” ujar Hafid.

Secara pribadi Hafid menyayangkan munculnya dualisme SK untuk H Dani Iskandar dan H Irwan Sabri. “Maaf saya tidak mencampuri urusan partai keduanya, hanya saja yang saya sayangkan adanya dualisme SK itu membuat kepentingan orang banyak jadi terkatung-katung,” kata Hafid.

Masyarakat Nunukan pun jadi bertanya-tanya, siapa sebenarnya dan apa Dani Iskandar atau Irwan Sabri itu? Seharusnya yang punya tugas untuk memproses palantikan Ketua Definitif ini adalah Sekwan DPRD Nunukan, tambah Hafid yang terpilih jadi anggota DPRD melalui Dapil Dua – Sebatik dalam gandengan Partai Hanura.

Tidak semestinya ini terjadi dualisme SK, lanjut Hafid. “Saya berharap kepada Pemerintah Daerah (Bupati) harus turun tangan dan mesti tegas, apalagi ketua Pembina Partai Demokrat harus menentukan H Dani atau H Irwan yang jadi ketua jangan sampai masyrakat jadi korban termasuk pembahasan Anggaran Biaya Perubahan,” kata Hafid pemilik Hotel Laura Nunukan. #Yusuf

Print Friendly

Comments

comments

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed