oleh

Jelang Larangan Ekspor Mineral Mentah, Pengusaha Bereaksi

JAKARTA, BERITAKALTARA.COM- Seminggu lagi jelang 12 Januari 2014 dimulainya larangan ekspor mineral mentah sebagai implikasi pelaksanaan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), reaksi muncul dari kalangan pengusaha.

Melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (6/1), Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Raja Okto Sapta Oktohari menilai jika implikasi pelaksanaan UU Minerba Nomor 44 Tahun 2009 itu terlalu terburu-buru. Sebab, banyak pengusaha HIPMI di daerah yang terancam gulung tikar.

Dengan adanya pelarangan eksport mineral mentah ini, Okto mengaku banyak pengusaha di daerah yang kesulitan menjual hasil galian tambangnya yang kebanyakan masih berupa hasil mineral mentah. Karenanya, HIPMI meminta pemerintah untuk menunda pelaksanaan UU Minerba. Sebab jika tetap dilaksanakan, maka bisa dipastikan akan terjadi PHK massal dari perusahaan tambang.

“Kita melihat apabila dilakukan sekarang belum ada alternatif bagi pengusaha-pengusha di daerah. Dampaknya, jelas mereka tidak bisa jual produknya, mau dibayar dari mana para pekerjanya? Nah, kalau PHK massal terjadikan dampak akhirnya penurunan daya beli masyarakat dan inflasi,” jelas Okto.

Menurut Okto, penerapan kebijakan ini seharusnya dilakukan secara bertahap dan simultan antara pemerintah dan swasta. Perlu ada kesepakatan antara pemerintah dan swasta tentang pemberlakuan pelarangan ekspor mineral mentah. Dimana sektor swasta juga memerlukan waktu untuk alih teknologi dan dana yang besar untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sebab, saat ini masih banyak pengusaha-pengusaha di daerah yang masih kesulitan untuk membangun smelter.

“Pembangunan smelter itu investasi tinggi jadi buat yang kecil-kecil tidak mungkin. Jadi ini juga harus dipikirkan pemerintah. Jangan pemerintah melarang eksport mineral mentah, tanpa memikirkan bagaimana solusinya,” paparnya.

Okto melanjutkan, pada dasarnya kebijakan hilirasi hasil tambang dan mineral sangat positif bagi perkembangan industri pertambangan di Indonesia. Kebijakan itu akan menambah nilai jual hasil tambang, yang implikasinya peningkatan kesejahteraan.

“Kita mendukung kebijakan hilirisasi karena untuk masa depan akan baik. Mestinya kebijakan ini dilakukan secara bertahap dan simultan,” ujarnya.

Karenanya, Okto mengharapkan pemerintah untuk memberikan waktu bagi pengusaha-pengusaha tambang untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini dilakukan agar kebijakan hilirisasi yang bagus buat masa depan, tidak menghancurkan fondasi perekonomian yang saat ini sedang dibangun pemerintah.

“Beri kami waktu untuk mempersiapkan pelaksanaan kebijakan hilirisasi. Jika keran ekpor mineral mentah ini langsung ditutup, ya dampaknya akan membuat sengsara rakyat Indonesia sendiri,” pungkasnya. #Metronews

Print Friendly

Comments

comments

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed