oleh

Negara Rugi Rp18,1 Triliun di Bukit Soeharto, Bupati Kukar Terlibat

SAMARINDA, BERITAKALTARA.com- Kejahatan koorporasi di sektor pertambangan batu bara, dibongkar para bukit soeharto1aktivis tambang dari JATAM Kaltim. Bekerjasama dengan ICW (Indonesian Corruption Watch), berkas hasil investigasi lembaga itu dilaporkan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di Jakarta.

“Ada kerugian negara yang kami temukan. Sekitar Rp18,1 triliun selama 5 tahun lahan-lahan di Bukit Soeharto dikuasai para penambang,” kata Merah Johansyah, Dinamisator JATAM Kaltim.

Organisasi nirlaba itu membuka data-data hingga munculnya kalkulasi kerugian negara itu. Kerugian negara muncul karena sebanyak 42 perusahaan yang mengantongi IUP dan menguasai lahan sekitar 1,5 juta hektar tidak punya izin pinjam pakai lahan. Padahal, jika ada izin pinjam pakai lahan, perusahaan wajib dikenakan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) berdasarkan tarif yang berlaku.

“Kita menghitung berdasarkan tarif PNPB yang berlaku. Setelah dikalkulasi muncul angka Rp18,1 triliun. Kami kaget juga bisa sebesar itu. Apakah ini modus, kita serahkan ke KPK,” ujar Merah.

Dalam paparan JATAM disebutkan acuannya adalah pasal 29 ayat (1) undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Taman hutan raya atau Tahura, kata Merah, termasuk dalam kawasan konservasi. Maka sesuai pula dengan pasal 38 Undang-undang kehutanan No 41 tahun 1999, pemberian izin dan kegiatan pertambangan tidak boleh diselenggarakan di dalam kawasan hutan dengan status konservasi.

“Jadi itu hanya boleh di kawasan dengan status hutan produksi, hutan produksi terbatas dan hutan lindung melalui izin pinjam pakai kawasan,” papar Merah.

JATAM yakin aktivitas perusahaan tambang mencaplok kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Mereka merujuk dari sejarah kawasan itu. Pertama, pada tanggal 20 Mei 1991 Menteri Kehutanan menetapkan Kawasan Hutan Wisata Bukit Soeharto di Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Provinsi Kalimantan Timur seluas 61.850 ha. Penetapan itu melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 270/Kpts-II/1991 sebagai kawasan hutan dengan fungsi sebagai hutan wisata (konservasi).

Rujukan kedua, pada tanggal 29 September 2009 Menteri Kehutanan menetapkan kembali Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara provinsi Kalimantan Timur seluas 67.766 ha. Penetapan kedua ini melalui keputusan menteri kehutanan No SK 557/menhut-II/2009.

“Jadi ada penambahan luas kawasan dari 61.850 hektar menjadi 67.766 hektar,” tutur Merah Johansyah.

Rujukan ketiga, hasil telaah (overlay) BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap pemberian izin KP (Kuasa Pertambangan) yang kemudian berubah menjadi IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang dikeluarkan Bupati Kutai Kartanegara melalu SK (Surat Keputusan). Pada periode 2009 dan 2010 ada izin-izin eksplorasi maupun eksploitasi dengan lampiuran peta kawasan Tahura Bukit Soeharto.

“Dari sana diketahui ada 42 KP atau IUP yang diterbitkan Bupati Kukar berada di kawasan Tahura dengan luas 1,5 juta hektar,” kata Merah. Dari 42 perusahaan itu, 11 perusahaan dengan luas 386.133 hektar dan 31 perusahaan lainnya menguasai lahan seluas 1.204,940 hektar.

Ketika JATAM melakukan pendalaman pada aturan-aturan yang berlaku tentang status Tahura Bukit Soeharto, yaitu Keputusan Menteri Kehutanan No. 577/Menhut-II/2009, dijelaskan oleh Merah, pada bagian keempat butir (b) ditemukan pasal kontroversial yang berbunyi;  “izin yang telah diterbitkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang sah yang berada pada areal bukan kawasan hutan berdasarkan lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 270/Kpts-II/1991 tanggal 20 Mei 1991 dan menurut keputusan ini ditunjuk menjadi kawasan hutan, masih tetap berlaku sampai dengan izinnya berakhir”.

Jadi, ujar Merah lagi, ada kontraversi, yaitu membuka ‘ruang’ untuk ditafsirkan memperbolehkan perizinan dan kegiatan pertambangan di dalam kawasan konservasi dan melanggar Pasal 38 UU Kehutanan No 41 /1999.

Selain penguasaan lahan oleh 42 perusahaan yang luasnya mencapai 1,5 juta hektar, masih ada aktifitas komersil lainnya yang ditemukan JATAM di kawasan terlarang itu. Yakni penggunaan jalan yang sudah tersedia di sana untuk pengangkutan produksi batu bara.

“Ada 16 nota kesepahaman antara Dishut Kaltim dengan perusahaan tambang batu bara. Kerja sama berbentuk MOU penggunaan tiga jalan bekas perusahaan pemegang HPH untuk jalan angkut (hauling) batu bara,” beber Merah.

Tiga jalan itu masing-masing ada di utara Bukit Soeharto sepanjang 9,7 kilometer, kemudian dua jalur di selatan Tahura masing-masing 6,5 kilometer dan 8,5 kilometer. Dari identifikasi JATAM diketahui jalur ini dulunya milik PT Rimba Djajaraja dan PT Hartati Jaya.

“Semuanya masuk hutan pendidikan Unmul dan sekaligus masuk Tahura Bukit Suharto.  Jadi, dari MoU yang ada mudah dilihat yang terlibat adalah Dishut Prov Kaltim, PT Lembu Swana Perkasa dan PPHT Unmul. #les

Print Friendly

Comments

comments

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed