oleh

LAKI P45 Kaltim Desak Penegak Hukum Usut Bansos-Hibah Kukar 2012

SAMARINDA, BERITAKALTARA.com- Seperti tak pernah jera dengan beragam kasus korupsi, lagi-lagi di Kabupaten Kutai Kertanegara bansos n hibah(Kukar) kembali terjadi dugaan penyalahgunaan anggaran yang terindikasi korupsi atau merugikan keuangan Negara. Kali ini terjadi dalam penyaluran dana bantuan sosial (bansos) dan hibah tahun 2012.

Ketua DPD Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 (LAKI P45) Kaltim, H Chairul Fahmi menegaskan, dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim, setidaknya ada sejumlah penyaluran bansos dan hibah yang masih menyisakan masalah hingga kini dan patut ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Dugaan penyelewengan dana itu harus diusut agar tak ada lagi pihak-pihak yang memanfaatkan anggaran di Kukar yang tidak sesuai peruntukkannya atau melanggar dari peratuan atau perundangan yang berlaku.

“Dari data temuan resmi BPK saja, secara tegas disebutkan banyaknya penyimpangan dana bansos dan hibah tersebut. Padahal tahun 2012 laporan keuangan Kukar dapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Kita  berharap penegak hukum menindaklanjuti temuan BPK yang ada indikasi penyimpangan tersebut,” tegas Fahmi.

Menurut Fahmi, belum lama ini Bupati Kukar  Rita Widyasari telah melakukan MoU dengan LAKI P45, agar bekerjasama melakukan monitoring jika terjadi penyelewengan anggaran di kabupaten terkaya tersebut. Nah, karena itu, kata Fahmi, salah satunya Bupati Kukar harus melakukan bersih-bersih aparaturnya yang terlibat dugaan korupsi.

“Setahu kami, dugaan penyelewengan dana bansos dan hibah 2012 itu pejabat terkait memang sudah dinonjobkan oleh Bupati, tapi kami berharap penegak hukum juga mengusut dan meminta pertanggungjawaban hukumnya,” tegas Fahmi didampingi Sekretarisnya Saaludin As kepada BERITAKALTARA.com, Minggu (20/4/2014).

Dari LHP BPK 2012 itu, lanjut aktivis senior Kaltim ini, tak kurang seratusan miliar dana bansos maupun hibah yang diduga tak sesuai peruntukannya ataupun diterima oleh lembaga yang tak memenuhi syarat.

Seperti penyaluran bansos untuk Kelompok Usaha Bersama Perempuan (KUBP) Kukar mencapai Rp32,1 miliar. Dana ini dianggap tak sesuai peruntukannya karena yang dibantu banyak usaha yang sebetulnya masih mandiri atau tak perlu dibantu.

 “Ada 430 KUBP menerima dana itu selama 2012. Dana itu memang masuk ke rekening masing-masing, tapi tanggung jawab atau penentu KUBP mana saja yang berhak menerima, diverifikasi oleh Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKBP3A). Dananya digulirkan, lalu dana itu dikemanakan? Tak jelas pertanggungjawabannya,” jelas Fahmi.

Selanjutnya, ada juga temuan bansos untuk penunjang biaya pendidikan. Bantuan ini berupa beasiswa yang juga tak sesuai dengan substansi bansos. Karena banyak yang menerima beasiswa itu bukan dari kalangan tidak mampu. “Angkanya mencapai Rp21 miliar lebih. Bansos kan harusnya untuk membantu yang tidak mampu substansinya, tapi di Kukar rupanya bansos beasiswa ini tak jelas kriterianya,” tambah Saaludin.

Tak hanya itu, lanjutnya, hibah untuk sejumlah ormas atau lembaga selama 2012 juga banyak yang tidak jelas pertanggungjawabannya. “Sejumlah lembaga itu banyak mencairkan dana hibahnya di akhir Desember 2012. Sampai BPK selesai melakukan audit dan keluar LHP per Juli 2013 lalu, pertanggungjawaban itu masih tak jelas. Padahal dalam peraturan bupati sudah jelas maksimal LPJ harus sudah diserahkan 60 hari setelah dana dicairkan,” jelas Saaludin.

Atas temuan BPK terhadap bansos dan hibah tahun 2012 itu, secara informal jelas Saaludin, pihaknya sudah menyerahkan kepada pihak Kejaksaan maupun Kepolisian. Mereka berharap kedua lembaga penegak hukum itu segera mengusutnya dan bekerja profesional.

“Karena ada yang sangat parah dari temuan itu. Misalnya, ada sebuah lembaga yang ketuanya sudah meninggal tapi dananya masih dicairkan oleh orang yang tidak jelas. Ini diduga ada keterlibatan oknum pegawai di SKPD terkait,” tandas Fahmi. @saaluas

Print Friendly

Comments

comments

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 comment

  1. Bongkar semua kasus bansos yg ada di kukar&dikawal..dan bupati juga harus komitmen dgn apa yg sudah di sepakati bersama LAKI P45, bersama2 melakukan upaya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu,,,upaya pecegahan dan memperketat pengawasan thp penyaluran bansos harus dilakukan,,,sekali lgi ini kasus yg menarik dan patut di kawal…bila perlu minta KPK untuk menangani hal ini,,apa bila ada keraguan thp penegak hukum LOKal…

News Feed