oleh

Komite IV DPD RI Review UU Penanaman Modal

Komite IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah RI meninjau ulang Undang undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah terkait ketidaksesuaian pengaturan lembaga pemberi izin yang diatur dalam kedua peraturan perundang-undangan ini.

Senator Komite IV DPD RI, asal Kalimantan Utara, Asni Hafid mengatakan, perlu kepastian hukum terkait perizinan di Indonesia, karena perhatian investor terhadap suatu daerah tentu melihat dari aspek infrastruktur sebagai pendukung investasi.

“ Untuk menarik investor datang ke daerah kita, perlu kepastian hukum,  tentunya proses perizinan diharapkan mempermudah bagi siapa saja yang ingin berinvestasi,  karena itu, daerah perlu membenahi sarana dan prasarana dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik dan telekomunikasi hal tersebut, menjadi parameter dari setiap investor.” kata Asni, dikonfirmasi usai Rapat dengar pendapat Komite IV DPD RI tentang Investasi dan Penanaman Modal Daerah, Rabu, (22/01/20) di ruang rapat Komite IV DPD RI Lt.2, Senayan Jakarta.

Asni berharap, revisi peraturan perundangan undangan tersebut nantinya lebih mempermudah investor didaerah ,sehingga segala bentuk perizinan tidak menemukan permasalahan yang dapat perizinan memperlambat pengusaha di Indonesia.

Dalam Rapat Dengar Pendapat itu, Komite IV DPD RI juga mengapresiasi pemerintah daerah dalam upaya memaksimalkan penerapan system Online Single Submission (OSS) dalam rangka meningkatkan pertumbuhan investasi dan Penaman Modal Daerah.

“ harmonisasi dan sinkronisasi juga sangat perlu atas semua regulasi yang mengatur tentang investasi dan penanaman modal,” lanjut Asni.

Selain hal tersbut kata Asni, Komite IV DPD RI, mendorong dan memastikan bahwa RUU Omnibus Law ini nantinya benar-benar mampu menjawab permasalahan tumpang tindih sejumlah peraturan perundang-undangan yang selama ini menghambat investasi dan Penanaman modal di daerah. “ omnibus law itu aturan yang mencakup lebih dari satu undang-undang, tujuannya menyelesaikan masalah yang tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan, sehingga investasi dapat menyebar ke seleruh wilayah Indonesia,” terang Asni .# Fik

Print Friendly

Comments

comments

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed