oleh

Komite IV DPD RI Apresiasi Strategi Pengembangan Koperasi dan UKM

Koperasi saat ini berkembang di indonesia, namun dalam perkembangan itu baanyak hal yang menyebabkan koperasi di Indonesia drop sistem, karena kegiatan operasional tidak berdasrkan prinsip, nilai dan asas koperasi itu sendiri.

Karena itu Komite IV DPD RI membahas permaslahan tersebut, dengan Kementrian Koperasi dan UKM RI terkait dengan strategi kebijakan pengembangan koperasi di Indonesia, sehingga mampu meningkatkan progres kerja yang dapat meningkatkan ekonomi baik pelaku usaha maupun pengguna usaha.

Senator Komite IV DPD RI mengapresiasi strategi pengembangan Koperasi dan UMKM, kementrian Koperasi dan UKM RI, sedikitnya enam strategi tersebut, dibahas dalam rapat kerja yang berlangsung di ruang rapat KomiteIV DPD RI.

Strategi yang dimaksud, terdiri dari, Perluasan akses pasar, peningkatan daya saing produk dan jasa, pengembangan kapasitas dan management SDM usaha, akselerasi pembiayaan dan investasi , kemudahan dan kesempatan usaha serta koordinasi lintas sektor.

Anggota Komite IV DPD RI, Asni Hafid, mengatakan, strategi tersebut merupakan pengembangan yang lebih modern, mengingat era milenial saat ini, sangat perlu pengembangan usaha yang tepat sasaran dan terencana.

“ Enam point tersebut menjadi suatu sistem dalam mengembangkan usaha masyarakat kearah yang lebih maju, sehingga nanti pelaku usaha mampu melakukan perluasan akses pasar dan peningkatan daya saing baik produk maupun jasa.” kata Asni Hafid, Selasa (14/01/20) dikonfirmasi usai rapat komite IV DPD RI dengan Kementrian Koperasi  dan UKM.

Selain itu, lanjut Asni, Kementrian Koperasi dan UKM RI sepakat untuk bersinergi dengan komite IV DPD RI dalam mendukung fungsi dan pengawasan terhadap implementasi program-program pengembangan koperasi dan UKM masing-masing daerah., termasuk penyaluran dan lembaga pengelola dana bergulir untuk koperasi.

Rapat kerja dengan kementrian koperasi ini ini, kata hj Asni, nantinya akan ditindaklanjuti melalui program kegiatan strategis pengembangan koperasi dan UMKM yang diarahkan ke daerah. “ Sebagai mediator koordinasi lintas sektor, komite IV DPD RI, juga didukung oleh kementrian koperasi  atas permasalahan permodalan koperasi dan UMKM di daerah,  karena itu, perlu meningkatkatkan koordinasi nasional dalam rangka pengembangan koperasi dan UMKM, dan kementrian Koperasi dan UKM RI sebagai agregatornya.” lanjutnya.

Print Friendly

Comments

comments

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed