oleh

Kejari Malinau “Utang” Kasus Korupsi

jaksa malinau webBERITAKALTARA.COM, MALINAU – Kejaksaan Negeri Malinau punya “utang” kasus korupsi kepada masyarakat. Sebab sampai menjelang tutup tahun, satu kasus tergolong besar melibatkan dana pemerintah sebesar Rp12,2 miliar di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga belum selesai disidik juga.

Kabupaten konservasi Malinau nampak tenang. Tapi sebenarnya, tidak begitu kondisi sebenarnya. Apalagi di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Sejak jaksa penyidik mengumumkan mengendus dugaan korupsi di instansi tersebut, kondisinya menjadi kurang kondusif.

Antar staf pegawai di lingkungan Pemkab itu saling bergunjing. Mereka kuatir terbawa-bawa dalam temuan jaksa ini. Apalagi, sebelumnya ada pernyataan bahwa kemungkinan pelakunya bukan satu orang.

Penyidikannya, sudah dimulai pertengahan September 2013. Waktu itu  Abdullah Noer Deny, Kepala Kejaksaaan Negeri (Kajari) Malinau yang menyampaikan kepada wartawan. Bahkan jaksa sudah mulai memeriksa saksi-saksi.

Jaksa menginginkan kasus itu sudah rampung pemberkasannya pada bulan Desember 2013, agar segera dilimpahkan ke pengadilan dan dijadwalkan bisa disidangkan pada bulan Januari 2014.

Kasus korupsi itu dimulai saat adanya penggelontoran DAK (Dana Alokasi Khusus) dari APBN dan APBD Malinau tahun 2012. Total dana yang digelontorkan sebesar Rp 12.284.029.000. Rinciannya dari APBN Rp 11.102.888.000 ditambah 10 persen dana pendamping dari APBD Kabupaten Malinau sebesar Rp 1.181.141.000.

Kemudian Disdikpora membuat SK (Surat Keputusan) nomor 631/08/VI/2012. Tujuannya dana tersebut dialokasikan untuk 47 Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB) di Kabupaten Malinau.

Jaksa menduga penyalurannya menyalahi prosedur dan mekanisme seperti diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) No. 56/2011. Peraturan itu tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan untuk SD/SDLB. Ada juga dugaan pelanggaran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 57/2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK untuk SMP/SMPLB.

Pelanggaran yang prinsip, penggunaan DAK tahun 2012 itu seharusnya dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi masyarakat sesuai prinsip manajemen berbasis sekolah. Tetapi, menurut temuan jaksa, pelaksanaannya dilakukan dengan melibatkan sejumlah kontraktor perusahaan.

Akibatnya target yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam kegiatan DAK seperti tersedianya ruang kelas dan pembangunan perpustakaan termasuk perabotnya yang cukup dan layak menjadi tidak tercapai. #les

Print Friendly

Comments

comments

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed