oleh

Kaltim Tunggu Undang-undang Ibu Kota Negara Baru

SAMARINDA, beritakaltim.co- Berbagai persiapan dilakukan dalam menghadapi pemindahan Ibu Kota Negara. Persiapan itu tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat namun pemerintah daerah pun turut andil. DPRD Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Anggaran (Banggar) melakukan kunjungan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta.

Dalam kunjungan tersebut berbagai hal turut dibahas mulai dari kesiapan daerah penyangga, hingga sumber anggaran untuk pemindahan Ibu Kota Negara.

Salah satu anggota Banggar, Sutomo Jabir mengatakan, kunjungan tersebut dalam rangka memastikan pemindahan ibu kota sudah sesuai dengan aturan yang ada serta melihat langsung sejauh mana proses UU IKN berjalan.

“Kita pantau langsung progres pemindahan IKN dan bagaimana skema anggarannya. Bappenas menjelaskan tahapan dan progres IKN serta rencana pembangunan IKN sampai dengan tahun 2024,” ungkap Sutomo Jabir saat dikonfirmasi Via WhatsApp.

Lebih lanjut, Sutomo Jabir mengatakan tidak menutup kemungkinan akan terbentuk provinsi yang baru dalam pembangunan IKN dan wacana tersebut juga diamini oleh Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor.

“Sekarang masih diproses undang undang IKN ini, tapi kayaknya tidak jauh kayak Jakarta juga, yang jelas kita tunggu aja undang-undang IKN. Seperti apa modelnya ya diatur di situ,” tambahnya.

Saat disinggung terkait anggaran pembiayaan pembangunan IKN, Sutomo Jabir menegaskan Kalimantan Timur tidak akan menyumbang APBD pada pembangunan tersebut.

“Tidaklah. Kan sudah diatur, yang jelas APBD Kaltim tidak digunakan untuk itu,” tutupnya.#

Wartawan: Heriman

Print Friendly

Comments

comments

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed