oleh

Jaksa Malinau “Menyerah” Selidiki Kasus Ambruknya DAM Nawang

Malinau ambrol DAM NawangMALINAU, BERITAKALTARA.com- Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Malinau Abdullah Noer Deny menghentikan  penyelidikan atas kasus ambrolnya  DAM  dan jaringan air  bersih Nawang Baru, Kecamatan  Kayan Hulu. Penghentian penyelidikan dilakukan karena setelah berbulan-bulan bekerja,  jaksa tak becus menemukan  bukti permulaan.

“Ini (penghentian penyelidikan) kebijakan saya sebagai pimpinan,” tegas H. Abdullah Noer Deny, beberapa waktu lalu kepada Wartawan.

Alasan penghentian penyelidikan karena selama hampir 8 bulan melakukan bukti-bukti permulaan, tapi tidak juga ada.

“Sudah beberapa kali diberi toleransi tapi belum juga ditemukan,” imbuh Abdullah Noer Deny. Ia mengakui untuk menemukan data-data dugaan pidana dalam proyek tersebut pihaknya mengalami kendala akses ke lokasi yang sulit dan tingkat kesibukan tim jaksa yang juga menangani kasus pidana umum lainnya.

Penyelidikan sudah dihentikan. Akan tetapi, kata  Abdullah Noer Deny, penyelidikan bisa kembali dilakukan jika ada hal-hal baru. “Misalnya, ini misalnya, kalau ternyata ditemukan ada suap pada jaksa,” tegasnya.

Selama  7  bulan  lebih  Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Herman Kondo Siriwa dan timnya melakukan penyelidikan atas jebolnya DAM Nawang Baru dan hancurnya jaringan air bersih untuk masyarakat perbatasan tersebut. Penyelidikan dimulai jaksa bulan Januari lalu dengan modal pemberitaan surat kabar.

Jaksa pun bergerak.  Investigasi dimulai sejak Desember  2014. Sayang penerbangan ke Long Ampung, Kayan Selatan dan ke Long Nawang Kayan Hulu saat  itu padat menjelang Natal dan Tahun Baru. Pada bulan Januari jaksa berhasil mendarat ke lokasi. Jaksa  berkeyakinan luluh lantaknya DAM tersebut bukan semata karena bencana (banjir bandang). Lebih dari itu, ada persoalan lain yang menyebabkan porak-porandanya proyek miliaran rupiah tersebut.

Pembangunan DAM Nawang dilakukan PT Filial Pratama pada tahun 2013. Pada kontrak  bernomor: Kal.03.01/PASCA.SPK/AM-Kaltim/168 tanggal 15 April 2013 tersebut,  nama proyek itu adalah  Pembangunan SPAM Penangkap Mata Air (PMA), Jaringan, Perpipaan DIA 150-50. Sumber dana berasal dari  APBN senilai Rp7.678.799.000,00.  Proyek yang didanai  APBN itu berada di bawah Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum,  Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.

Pihak kontraktor dan PPK beralasan ambrolnya DAM tersebut karena diterjang banjir bandang. Pemerintah Kecamatan  Kayan Hulu pun menyatakan demikian. Bahkan Pemerintah Kecamatan Kayan Hulu kemudian menerbitkan surat yang menyatakan demikian sekaligus meminta segera dilakukan perbaikan. Surat tersebut ditandatangani Camat Wilson Ului.

Selama proses penyelidikan, jaksa Herman mengaku telah memeriksa 12 orang. Antara lain Direktur Utama PT Filial Pratama, Tonny Ng dan Kepala Satker Pengembangan Kinerja Pengelola Air Minum selaku pejabat pembuat komitmen, Gandung Pujo Purnomo. Termasuk Kepala Dinas Pekerjaa Umum (DPU) Malinau, Kristian Munet.

Jaringan koalisi masyarakat sipil Malinau, Otonomi Center dan Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintah Negara Indonesia, menyayangkan sikap Kepala Kejaksaan Negeri  Malinau H. Abdullan Noer Deny menghentikan penyelidikan.  Melalui ketuanya, David Ramba dan Mahmud Bali, kedua aktivis LSM itu berharap ada penegak hukum lain turun tangan. #dr/le

Print Friendly

Comments

comments

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed