by

Diskominfotik Nunukan Sosialisasikan UU KIP

NUNUKAN, beritakaltara.co- Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kabupaten Nunukan menggelar sosialisasi Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi  Publik (KIP) di Lisa Café Nunukan, Kamis (2/05/19). Kegiatan dua hari tersebut  mengundang seluruh Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) Nunukan.

Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Publik, Syamsul Daris SE mengatakan, sosialisasi UU KIP penting agar setiap SKPD memahami bagaimana prosedur pemberian dan permintaan atas informasi baik antar instansi maupun kepada pihak di luar pemerintahan yang menginginkan informasi publik.

“Undang-undang KIP sudah mengatur keterbukaan Informasi, maka diharapkan kepada SKPD memahami teknis pelaksanaannya, baik ketika memberikan informasi maupun menerima informasi antar instansi atau masyarakat. Termasuk pemahaman apa itu informasi yang dikecualikan.” kata Syamsul.

Menurutnya, Undang-undang KIP tersebut, menjadi pedoman badan publik untuk memberikan informasi kepada pemohon informasi. Adapun hak dan kewajiban badan publik dalam peraturan ini, antara lain, berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan.

Termasuk dalam informasi dikecualikan misalnya, informasi yang dapat membahayakan negara, informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat, hak hak pribadi, rahasia jabatan dan informasi publik yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

Sementara itu, lanjut Syamsul, selain hak, badan pubik juga memiliki kewajiban yang tercantum dalam pasal 7 Undang-undang tersebut. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi yang berda di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi, menyediakan informasi yang akurat, benar dan tidak menyesatkan dan badan publik harus membangun dan mengembangkan sistim informasi dan dokumentasi mengelola informasi secara baik dan efisien memudahkan akses informasi .

Hak pemohon Informasi juga di telah diatur dalam Undang-undang KIP, Syamsul mengatakan pemohon informasi dijabarkan dalam pasal 4, bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi sesuai dengan ketentuan perundang undangan, melihat dan mengetahui informasi termasuk menghadiri pertemuan public yang terbuka untuk umum dan mendapatkan salinan informasi melalui pemohon.

Pengguna informasi Publik wajib mencantumkan sumber darimana memperoleh informasi, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini merupakan kewajiban pengguna informasi Publik.

Dasar Hukum pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik ini, meliputi : Undang-undang nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 14 tahun 2008.

Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 35 than 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan pemerintah daerah, Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa Informasi Publik.  #fik

Print Friendly

Comments

comments

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed