oleh

Dewan Gadai SK, Jangan Berpikir Negatif

SAMARINDA, BERITAKALTARA.com – Fenomena gadai Surat Keputusan (SK) pengangkatan anggota dewan masih ramai dipergunjingkan. Ramainya wakil rakyat di sejumlah daerah di Indonesia menggadaikan SK Jahidin webpengangkatan setelah resmi dilantik, dianggap sebagai tindakan wajar oleh beberapa pihak. Asalkan, jumlah pinjaman tidak melebihi kemampuan membayar si peminjam. Terlebih, secara personal di mata hukum, tidak ada masalah dalam penggadaian SK ini. Namun yang menjadi kekhawatiran, jika jumlah pinjaman melebihi kemampuan dari personal si peminjam. Sehingga dengan beratnya beban membayar tagihan bulanan, maka personal tersebut berupaya melakukan hal-hal yang merugikan semua pihak.

Menanggapi hal ini, Anggota DPRD Kaltim Jahidin berpendapat fenomena pengajuan kredit dengan cara gadai SK memang marak. Namun sangat disesalkan jika fenomena ini justru dipandang sebelah mata, sehingga, seakan menjadi poin negatif para wakil rakyat itu. Padahal, kegiatan pinjaman dengan mengajukan SK adalah lumrah pada instansi pemerintahan lainnya.

“Saya rasa tidak perlu membesar-besarkan masalah ini, terlebih ada statmen di media yang membuat fenomena ini seakan hal yang negatif dan merugikan banyak pihak. Intinya, masyarakat jangan terburu-buru memberikan penilaian akan fenomena semacam ini. Dicari dulu benar salahnya,” kata Jahidin.

Sejatinya, pemerintah telah menyediakan pelayanan peminjaman dana untuk personal yang bekerja dalam unsur pemerintahan. Misalnya saja koperasi simpan pinjam Korpri, sedangkan di instansi kepolisian dikenal Primer Koperasi Kepolisian (Primkopol), Primkopad untuk angkatan darat, laut dan udara. Pemerintah dalam hal ini instansi terkait berupaya mencegah para aparatur pemerintah melakukan peminjaman dari sumber luar yang tidak jelas. Sebagaimana diketahui, jika bunga/pajak dari pengembalian pinjaman tersebut akan lebih baik jika dimasukkan kedalam kas negara saja, sehingga bisa mendongkrak pendapatan asli daerah.

“Hal ini juga berlaku pada anggota DPRD. Bagaimana jika beban pengembalian pinjaman masuk ke kas perusahaan daerah saja. Sehingga mampu menambah pendapatan daerah itu sendiri,” kata Jahidin.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini juga menambahkan jika anggota DPRD yang akan melakukan pengajuan pinjaman termasuk hal yang wajar saja. Karena DPRD Provinsi setara dengan Pemerintah Provinsi. Bank Pembangunan Daerah (BPD) milik Pemerintah Provinsi juga dapat mengakusisi pinjaman anggota DPRD. Karena tupoksi DPRD juga selaku bagian aparatur pemerintah yang tidak bisa terpisahkan dalam penyelenggara pemerintahan.

“Kalau anggota DPRD melakukan pinjaman itu hal yang wajar. Tingkatan pendapatan anggota dewan itu ada yang mampu dan kurang mampu. Mungkin ada hal urgent yang perlu tindak lanjut segera,” imbuh Jahidin.

Jahidin juga mengimbau bank lebih cermat saat akan memberi pinjaman ke anggota DPRD yang ingin menggadaikan SK mereka. Seperti melihat jumlah penghasilan peminjam, latar belakang, sampai pendapatan lainnya sebagai alternatif pembayaran bila sesuatu terjadi pada peminjam.

“Contohnya, bila dalam masa jabatannya nanti anggota dewan itu terpaksa diberhentikan oleh partainya atau digantikan oleh kader lainnya. Jika hal ini terjadi bagaimana? Pihak bank harus memikirkan hal ini. Sehingga verifikasi terhadap anggota dewan memang perlu dilakukan dalam upaya meminimalisir kredit macet nantinya,” papar Jahidin. (adv/tos/oke)

 

-foto jahidin

Print Friendly

Comments

comments

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed