oleh

Biaya Operasional Pendidikan PAUD Kabupaten Nunukan Rp 3 Miliyar

NUNUKAN – Meningkatnya anggaran BOP PAUD tersebut seiring dengan bertambahnya jumlah lembaga Penyelenggara Pendidikan PAUD di Nunukan. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik ini nantinya diberikan ke 178 Lembaga PAUD di Nunukan, terdiri dari Kelompok Belajar, TPA, SPS dan TK/RA.

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, Hj. Hasbiawaty, S.IP mengatakan,  BOP Pendidikan Anak Usia Dini diberikan sebesar Rp 600.000 per siswa dalam setahun, dan pencairannya dilakukan dua tahap.

Tahap Pertama, akan dicairkan sebesar Rp. 300.000, demikian juga pada pembayaran tahap kedua, dicairkan dengan nilai yang sama. Pembayaran tidak dilakukan sekali, karena dikhawtirkan terjadi penambahan jumlah siswa pada semester genap dan ganjil, sehingga bisa jadi data pada pencairan pertama tidak sinkron dengan pada pencairan kedu.

“ Pemberian bantuan ini, disyaratkan kepada siswa yang sudah tercatat dan terdata pada data pokok pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat.” kata Hasbiawaty. Rabu, (05/02/20) di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nunukan.

Selain membantu penyediaan biaya operasional nonpersonalia bagi anak usia dini, kata Hasbiaty, Program ini  juga dapat meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua dalam mengikutsertakan anaknya pada layanan PAUD berkualitas yang diberikan kepada satuan penyelenggara pendidikan program PAUD.

“ Ini lah yang menjadi tujuan kami, mengundang bunda PAUD, PKBM, dan SKB mengikuti sosialisasi tahapan bantuan biaya operasional pendidikan PAUD, sehingga mereka nantinya memahami proses pengajuan pencairan BOP PAUD ini.” Tambahnya.

Lembaga Pendidikan tersebut, kata Hasbiaty, nantinya menerima bantuan biaya operasional yang bersumber dari DAK Non Fisik, sedikitnya 2 mekanisme terkait pemberian bantuan tersebut, jika Pendidikan Non Formal Negeri Bantuan Langsung, sedangkan yang Non Formal Swasta, yaitu Bantuan tidak langsung kerjasama dengan BPKAD, teknisnya hanya membuatkan matriks sesuai data longlist.

“ kita memberikan bantuan ini untuk dana BOP sesuai data longlist perkab, paling lambat 31 desember, karena ini berbasis aplikasi mungkin saja bisa nanti bisa dibuka lagi, jadi kami sampaikan dengan PAUD di Nunukan mohon sabar kalau memang kita tarik datanya tidak kelihatan data longlistnya peserta didiknya mungkin kita berikan tahapan berikutnya dan kembali dibuatkan SK.” jelas Hasbiaty.

Adapun teknis, pengajuan pencairan, lanjut, Kabid P2P Disdik Nunukan ini, Lembaga Pendidikan PAUD membuat RKS dengan melampirkan MPHD (akad kerjasama), Izin operasional, NPSN (Nomor Induk Sekolah), Foto kopi KTP Bendahara, dan Penanggungjawab Sekolah, kemudian Disdik melanjutkan hasil verifikasi dokument tersebut ke BPKAD.

Disidik Nunukan berharap agar tahun depan, anggaran BOP PUAD bisa meningkat, tentunya yang menjadi sasaran utama meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. “ Tahun Lalu sekitar 400 anak tidak terdata menirema bantuan ini, padahal sebenarnya sangat bermanfaat untuk lembaga pendidikan begitu pula dengan anak didik. Kata Hasbiaty.” #Fik

Print Friendly

Comments

comments

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed