by

Langkah Demi Langkah Yansen-Topan Membangun Malinau

yansen saat memberikan sambutan sederhana-WEBMALINAU, BERITAKALTARA.COM,— Dengan bertumpu pada  kekuatan rakyat, yaitu  “Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat” Dr.Drs. Yansen TP, MSi bersama pasangan duetnya Wakil Bupati Topan Amrullah SPd, dipercaya memimpin Kabupaten Malinau untuk periode 2011-2016 dengan mengusung visi pembangunan terwujudnya Kabupaten Malinau yang aman, nyaman dan damai melalui Gerdema (Gerakan Desa Membangun).

Visi : Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Aman, Nyaman dan Damai melalui Gerdema.

Misi :

  1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
  2. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah;
  3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, perdalaman maupun perbatasan;
  4. Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan;
  5. Meningkatkan peran pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan) dalam perekonomian daerah;
  6. Mewujudkan kesamaan hak kepada seluruh pemeluk agama untuk dapat beribadah menurut agamanya masing-masing dengan senantiasa mengembangkan sikap toleransi;
  7. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya alam dalam dimensi Kabupaten Konservasi;
  8. Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
  9. Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah;
  10. Mengembangkan seni, budaya dan pariwisata daerah.

MENGUSUNG 4 PROGRAM STRATEGIS

           Kinerja Yansen sebagai bupati beserta perangkatnya yang telah berjalan selama ini berlandaskan empat program strategis yang telah diusungnya dari awal setelah ia resmi menjadi Bupati Malinau. Yaitu, Pembangunan infrastruktur, Pembangunan SDM, Pembangunan ekonomi kerakyatan dan Pelayanan pemerintahan yang baik dan benar atau reformasi birokrasi.

Untuk pembangunan infrastruktur, ditujukan ke seluruh pedesaan, kecamatan serta tata pedesaan dan kecamatan berupa pembangunan jalan dan jembatan. Dengan tujuan untuk memudahkan akses transportasi, komunikasi dan informasi agar tertata lebih baik, rapi,  indah dan tertib.

Untuk pembangunan SDM, merevitalisasikan resolusi sumber daya pembangunan yang dimiliki, baik SDM maupun SDA yang tersedia.

Untuk Pembangunan ekonomi kerakyatan, berupa revitalisasi pertanian dan pembangunan  pariwisata daerah. Dengan dilaksanakannya pemetaan lahan yang optimalisasi, untuk peternakan dan perikanan dilakukan sertifikasi terhadap lahan-lahan tersebut, peningkatan sarana dan prasarana perikanan, perkembangan lahan perkebunan, perkembangan kualitas dan kuantitas Penyuluh Pertanian.

Sedangkan untuk Pelayanan pemerintahan yang baik dan benar, Pemkab Malinau menyelenggarakan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) guna mewujudkan good governance (pemerintah yang baik) dan clean governance (pemerintahan yang bersih). Dan untuk menciptakan kondisi ini, pemerintah daerah terus melakukan pembinaan disiplin kepada seluruh pegawai negeri sipil, seluruh SKPD serta kecamatan baik di pedalaman maupun perbatasan.

WUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

yansen naik perahu-WEBSesuai dengan salah satu program strategis berupa mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), telah ditetapkan 7 Raperda menjadi Perda dalam sidang paripurna DPRD pada Oktober 2012 lalu,  dimana yang menjadi dasar pertimbangan dalam hal penataan dan pengembangan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Malinau telah tertuang di dalam Perda tersebut.

Antara lain reformasi birokrasi yang senantiasa dilakukan untuk penyempurnaan,  baik pada tataran pemerintah pusat maupun Pemkab. Karena hal tersebut merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governance. Reformasi birokrasi bertujuan dan diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah secara jelas.

Dalam praktiknya, penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu perangkat daerah yang formulasinya berdasarkan prinsip manajemen yang terdiri atas unsur pimpinan, unsur staf, unsur pengawas, unsur perencana, unsur pelaksana, unsur pendukung dan unsur pelayanan. Tujuan dibentuknya perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi yakni adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Selain dari itu perangkat daerah yang telah terbentuk wajib menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, kelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali dan tata kerja yang jelas. Sehingga apa yang dicapai dapat berjalan dengan cepat dan lancar. Hal ini sesuai dengan ketentuan PP nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dan PP nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah.

Pemerintah sendiri menilai perlu melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap perangkat daerah Kabupaten Malinau yang ada. Ini sebagai implementasi peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah. Kemudian untuk mempercepat pencapaian visi dan misi daerah yakni terwujudnya Malinau yang aman, nyaman dan damai melalui Gerdema, juga telah dilakukan perubahan dan penyesuaian baik nomenklatur maupun pengembangan organisasi perangkat daerah.

Pada sekretariat daerah telah dibentuk bagian pusat data elektronik (PDE) yang merupakan implementasi dari instruksi presiden nomor 3 tahun 2003. Yakni tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e- government, teknologi komunikasi dan informasi di pemerintahan dengan mengembangkan sistem pelayanan yang handal, terpercaya serta terjangkau masyarakat luas. Sasarannya antara lain perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi ke seluruh wilayah perbatasan dengan tarif yang terjangkau.

Sasaran lain adalah pembentukan jaringan informasi dan pelayanan publik. Tujuannya, untuk mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah guna menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik. Dengan sistem ini pemerintah ingin menata manajemen dan prosedur kerja agar dapat mengadopsi kemajuan teknologi informasi secara cepat.

Dengan adanya peraturan daerah yang berasal dari inisiatif DPRD Kabupaten Malinau tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Malinau,

maka akan memberi kepastian hukum terhadap eksistensi dan keberadaan masyarakat hukum adat atas tanah, hutan dan perairan. (*)

Print Friendly

Comments

comments

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed