oleh

“Gerdema”, Kesungguhan Yansen Hadapi Persoalan Perbatasan dan Pendidikan

Bupati Yansen di Data Dian-webMALINAU, BERITAKALTARA.COM,—Mengemban tugas sebagai Bupati Malinau periode 2011-2016 dijalankan Dr. Drs. Yansen Tipa Padan, M.Si dengan kesungguhan melalui Gerdema (Gerakan Desa Membangun). Dengan harapan dapat terwujudnya kesejahteraan yang merata pada seluruh masyarakat Malinau, meski masih banyak permasalahan yang harus diatasinya,  Bupati Yansen terus merealisasikan sejumlah agenda program secara maksimal.

DANA PUSAT KE PERBATASAN

Posisi Kabupaten Malinau yang terletak di perbatasan Indonesia- Serawak, Malaysia menjadi  pekerjaan rumah tersendiri bagi Pemkab Malinau khususnya bagi kawasan yang berada di perbatasan.

Seperti Kecamatan Kayan Hilir, Kayan Hulu dan Kayan Selatan. Untuk membangun wilayah perbatasan tak dipungkiri dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun Yansen menegaskan untuk tidak mempersoalkan berapa besarnya dana yang dikeluarkan untuk pembangunan di kawasan perbatasan. Sebab, dalam menjaga keutuhan negara NKRI tidaklah murah, karena menyangkut kehormatan dan kedaulatan itu sendiri.

“Membangun kawasan perbatasan itu memang mahal. Jadi janganlah terlalu memikirkannya apabila benar-benar konsisten membangun kawasan perbatasan,” ujar Yansen.

Bupati Yansen TP berharap pemerintah baik pusat maupun provinsi agar membuat program yang pelaksanaan dengan pertimbangan menjamin keamanaan dan kehormatan negara. Sehingga tidak akan diremehkan negara lain karena melihat kondisi salah satu wajah daerah perbatasan di Indonesia.

“Jangan sampai ada kejadian warga Malinau ditembaki karena dilihat kecil-kecil. Ternyata begitu saja wajahnya Indonesia hanya dengan melihat Malinau,” ungkapnya.

Yansen menambahkan, padahal, bukan hanya Kabupaten Malinau saja yang merasakan dari dampak tersebut. Namun sebaliknya, jika Malinau mapan dalam segala-galanya termasuk dari segi pertahanan dan keamanan di daerah perbatasan maka tidak hanya Malinau yang disebut. “Tetapi orang menyebutnya, Indonesia  luar biasa,” jelas Yansen.

Hal tersebut diungkapkannya dalam Forum Refleksi Membangun Daerah di Kawasan Perbatasan bebarapa waktu lalu. Dan ternyata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menanggapi secara positif pernyataan tersebut dan menegaskan bahwa dana untuk pembangunan perbatasan itu diharapkan akan langsung turun ke daerah. Dengan harapan dan pesan bahwa daerah harus berbuat, bertindak dan berinisiatif melakukan terobosan. Sejauh ini dengan program otonom desa, Pemkab Malinau telah melakukannya dan harapan ke depan masyarakat bekerja untuk memajukan daerah, terutama untuk dirinya sendiri.

Bupati Yansen juga menyatakan apabila bena-benar terjadi sinergitas yang baik dari beberapa komponen, maka persoalan yang ada di daerah perbatasan akan teratasi dalam beberapa tahun ke depan.

“Seperti transportasi, informasi, SDM Ekonomi yang masih rendah dan lainnya itu saya yakin bisa dieliminir kalau ada sinergitas dari semua komponen yang ada. Itu yang saya kira sangat penting,” tuturnya.

Penegasan pembatasan terhadap  tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah dalam pembangunan daerah perbatasan perlu dilakukan selain itu pemerintah pusat juga harus mendukung program pembangunan kawasan tersebut. Pola dukungan tersebut dalam bentuk dialokasikannya dana dari beberapa kementerian terkait yang dikirim langsung ke daerah perbatasan.

“Artinya,  dana yang sudah ada itu jangan lagi melintasi ke kementerian lain atau ke provinsi lagi. Dana dari kementerian itu diharapkan langsung turun ke kabupaten. Jangan lagi lewat, PU, perkebebunan, pertanian yang dikerjakan sendiri –sendiri. Atau lewat provinsi yang pada akhirnya tidak jelas di lapangan,” tegas Yansen.

Oleh karena itu, Yansen berharap, pemberian dana dari pusat untuk pembangunan kawasan perbatasan itu dalam bentuk blockgrand yang diserahkan dalam bentuk hibah kepada pemerintah daerah. Sehingga, dana tersebut bisa digunakan untuk pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan kebutuhan oleh pemerintah daerah secara proporsional. Jika ini dilakukan secara serius, maka persoalan perbatasan akan terpecahkan.

MENAMBAH TENAGA PENGAJAR

menyambut bupatiBidang pendidikan menjadi program krusial yang perlu mendapat perhatian khusus dari Pemkab Malinau. Mengingat kemajuan suatu wilayah juga tergantung pada tingkat pendidikan masyarakatnya, yang bisa membantu memajukan daerah. Untuk itu dibutuhkan pendidik atau guru dengan jumlah memadai agar pendidikan dapat merata di seluruh desa dan wilayah di Kabupaten Malinau.

Tahun 2012 ini Pemkab Malinau mendapat mendapat bantuan tenaga guru sebanyak 105 orang dari Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi (Dirjen Dikti) untuk daerah terpencil dan terluar.  Dimana para guru tersebut akan ditugaskan di tingkat pendidikan SD, SMP dan SMA melalui program Sarjana Mengajar di Wilayah Terisolasi, Terpencil dan Terluar (SM-3T).

Bantuan guru dari Dikti itu berasal dari tiga perguruan tinggi negeri yaitu Universitas Negeri Yogyakarta sebanyak 35 orang, Universitas Negeri Malang 30 orang dan Universitas Nusa Cendana 40 orang. Diperkirakan pada Oktober 2012 ini para tenaga pengajar program SM-3T yang akan mengabdikan diri selama satu tahun ini sudah berada di Kabupaten Malinau dan akan disebarkan ke seluruh sekolah yang dianggap  masih kekurangan tenaga guru berdasarkan spesifikasinya.

Dengan adanya penambahan tenaga guru ini, dapat mendorong peningkatan proses belajar mengajar dan memajukan pendidikan secara umum di sejumlah wilayah yang masih terisolasi, terpencil dan terluar di Malinau.(*)

Print Friendly

Comments

comments

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed