oleh

Alasan Penyegelan SMPN 1 Nunukan

KALTARA22BERITAKALTARA.COM, NUNUKAN – Azis Rachman yang menyegel SMP Negeri 1 Nunukan punya alasan melakukan hal tersebut. Kepada wartawan ia membeberkan kronologis memiliki lahan tersebut.

Tanah itu, kata Azis Rachman, berawal dari kepemilikan lahan milik saudara Usman bin Rachman. Yaitu tanah yang berasal dikuasai oleh Hj Becce, seorang warga yang tinggal di kelurahan Nunukan Barat RT 12.

Hal itu dibuktikan dengan surat pernyataan penguasaan tanah atas namanya tahun 1986 di atas materai kertas segel 500 dengan batas-batas sebagai berikut:  sebelah Utara saudara Lahaming, sebelah Timur Lahaming, sebelah Selatan Tasman, sebelah Barat A. Rahim.

Tanah tersebut digunakan sebagai bahan perkebunan yang berisi tanaman jangka panjang seperti kelapa, langsat, mangga, durian, rambutan dll. Sebelum dibeli Usman Bin Rahman, tanah tersebut berasal dari saudara Suttar yang dibeli oleh saudara HJ. Becce.

Bahwa pada tahun 1989 terjadi transaksi hukum jual beli di bawah tangan antara Hj Becce yang diwakili oleh suaminya Ali Ibrahim, dengan Usman Bin Rachman yang dibuktikan dengan kuitansi senilai Rp2.800.000.

Bersama kuitansi itu ada juga surat pelimpahan / pernyataan penguasaan tanah dari Hj Becce yang diwakili oleh suaminya Ali Ibrahim dan ditanda tangani ketua RT 09 Nunukan Barat, An Syam Mansyur (Alm), Kepala Desa Nunukan Drs I.K Nerdha Yudi. A. Surat kepemilikan tersebut ditandatangani di Nunukan pada tanggal 13 Februari 1986.

Tanah yang diserahkan Hj Becce ke Usman Bin Rahman ukuran panjang 146.50 meter, lebar  103 meter yang terletak di RT 09 Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan kabupaten Bulungan (sekarang kabupaten Nunukan )

Pada tahun 1990, tanah yang telah menjadi hak Usman Bin Rachman tersebut dikuasai secara sepihak oleh SMP Negeri 1 Nunukan. Pemerintah mengklaim memperoleh tanah itu dari hibah dan jual beli dari seorang warga yang bernama  Lahaming (almarhum). Pembelian tanah versi pemerintah disaksikan oleh pejabat PPAT dan juga diketahui Kepala Sekolah SMPN 1 Nunukan kala itu, Drs Wartono dan Ketua BP3 Hj Amberan.

Pemerintah juga sudah membuat sertifikat atas tanah hak pakai itu, sehingga membuat para pihak yang merasa berhak menjadi naik pitam dan melakukan penyegelan yang sempat membuat siswa tidak bisa belajar. #yusuf palimbongan

Print Friendly

Comments

comments

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed