Search
Wednesday 19 September 2018
  • :
  • :

H-1 Pilgub Kaltim, Dua Cagub Ini Diserang Kampanye Negatif

SAMARINDA, beritakaltara.com- Selain Isran Noor yang paling sering mendapat kampanye negative adalah Andi Sofyan Hasdam. Keduanya pernah berurusan hukum dalam kasus dugaan korupsi.

Sampai masa tenang H-1 pelaksanaan Pilgub Kaltim yang jatuh 27 Juni 2018, kampanye negative terhadap Andi Sofyan Hasdam, Cagub nomor urut 1 dan Isran Noor, cagub nomor urut 3 tetap bergulir kencang. Terutama di media sosial dengan menyertakan link berita media-media online yang menayangkan kasus kedua tokoh tersebut beberapa tahun silam.

Isran Noor dalam link berita yang terbaca Wartawan beritakaltim.co disebut oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD), Muhammad Nazaruddin, menerima fee Rp 5 miliar guna mengurus izin tambang perusahaan tambang batu bara PT Arina Kota Jaya, di Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Berita itu ditayangkan tribunnews.com pada 25 Agustus 2015 dengan judul “Nazar Ungkap Bupati Kutai Timur Isran Noor Terima Rp 5 Miliar”. Pengakuan Nazaruddin tersebut diungkapkan saat dirinya sebagai saksi dalam sidang Anas Urbaningrum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (25/8/2014).

Menurut Nazaruddin, perusahaan tambang itu dikelola oleh dua kolega Anas yaitu Lilur dan Totok. Menurutnya, karena Lilur dan Totok belum punya modal, maka mereka meminta bantuan kepada Permai Group, perusahaan milik Nazaruddin.

“Mereka ketemu Pak Isran Noor. Waktu itu Pak Isran mau jadi ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur. Tapi ada persoalan sama ketua yang lama. Setelah Mas Anas jadi Ketua Umum, diusahakan Pak Isran tetap jadi ketua DPD. Kami ngomong sama ketua yang lama,” kata Nazaruddin bersaksi dalam sidang seperti dikutip dari laman tribunnews.com.

Setelah itu, Nazaruddin mengaku meminta Isran datang ke Jakarta. Tepatnya di Hotel Sultan buat sarapan. Dalam pertemuan yang dihadiri Nazaruddin, Anas, Lilur, Totok, dan Isran itu, meminta agar izin tambang segera diterbitkan. Cerita Nazaruddin, Isran menyanggupi dan minta Rp 5 miliar yang kemudian dipenuhi dengan menyerahkan cek senilai itu.

Isran Noor beberapa kali dipanggil ke KPK, namun kelanjutan kasus tersebut tidak ada. Pada 22 Desember 2014, usai diperiksa KPK  Isran Noor mengeluarkan bantahan menerima uang pelicin dari Nazaruddin.

“Enggak ada, uang dari mana. Enggak ada itu, semua enggak benar,” ujar Isran di Gedung, KPK Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (22/12/2014), seperti diberitakan media.

Namun, Isran mengakui telah membekukan Izin Usaha Pertambangan (IUP)‎ PT Arina Kota Jaya. Dia mengungkapkan, PT Arina Kota Jaya merupakan milik Nazaruddin. Pembekuan izin itu atas rekomendasi permintaan dari KPK.

Kasus lain yang mengemuka terkait dipanggilnya Isran Noor oleh KPK, menyangkut penerimaan hadiah pelaksanaan proyek PT Duta Graha Indah dan praktik pencucian uang dalam pembelian saham PT Garuda Indonesia Tbk dengan tersangka M Nazaruddin.

Sementara kasus yang menimpa Andi Sofyan Hasdam, seperti yang tersebar di media-media, menyebut adanya vonis dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda, Kalimantan Timur. Hakim menjatuhkan vonis satu tahun enam bulan penjara pada 19 April 2012 silam.

Seperti tertera dalam pemberitaan online antaranews.com, selain hukuman Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai Polin Tampubolon dan dua anggota hakim ad hoc yakni Poster Sitorus dan Rajali juga menjatuhkan denda Rp200 juta subsider enam bulan penjara kepada Sofyan Hasdam.

Majelis hakim berpendapat, perbuatan Sofyan Hasdam yang saat itu menjabat sebagai wali Kota Bontang, terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menerbitkan Surat Keputusan Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta 25 anggota DPRD Bontang tentang pemberian premi asuransi mulai periode 2002 hingga 2004 dengan nilai kerugian negara mencapai Rp2,25 miliar.

Surat Keputusan untuk membayar premi asuransi kepada wali kota dan wakil wali kota serta 25 anggota, sumber pendanaannya dari pos sekretariat daerah yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan pegawai sehingga terdakwa dinilai telah melanggar hak-hak pegawai.

Hal yang meringankan yakni Sofyan Hasdam tidak menikmati nilai tunai dari asuransi Bumi Putra 1912 yakni Rp74 juta karena telah dikembalikan ke kas daerah. Sofyan Hasdam langsung mengajukan banding sementara pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengaku pikir-pikir.

Bagaimana kelanjutkan kasus tersebut?

Setelah Pengadilan Tipikor Samarinda menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara, Sofyan Hasdam mengajukan banding hingga tingkat kasasi ke Mahkamah Agung. MA pun mengabulkan gugatannya dan ia dinyatakan bebas pada 2014.

Beberapa kalangan menyesalkan adanya serangan negative campaign yang begitu massif menjelang hari pemilihan. #l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly

Comments

comments




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *