Search
Wednesday 19 September 2018
  • :
  • :

Tertangkap Gunakan Data Pemilih Palsu, Ini Hukuman Pidananya

SAMARINDA, beritakaltara.com- Sebanyak 2.378.517 jiwa yang terdiri dari 1.234.484 pemilih Laki-laki, dan 1.144.033 pemilih perempuan menjadi peserta pemilihan gubernur Kaltim yang berlangsung, Rabu 27 Juni 2018. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim menargetkan partisipasi pemilih di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018, mencapai 77,5 persen

“Kami berusaha agar masyarakat pemilih terlayani semua dengan baik. Mohon bantuan kawan-kawan Wartawan untuk terus menyosialisasikan agar tidak ada yang golput,” ujar Rudiansyah, Komisioner KPU Kaltim.

Selain melakukan sosialisasi diberbagai kalangan, KPU Kaltim memberikan penjelasan teknis yang menjadi bagian pelayanan penyelenggara Pilgub. Diantaranya menyangkut pelayanan pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap).

Menurut Rudiansyah, ada ancaman pidana bagi warga yang dengan sengaja berbuat curang. Misalnya, menggunakan data orang lain untuk melakukan pemilihan. Ancaman hukuman juga cukup berat yakni pidana penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 72  bulan dan denda paling sedikit Rp.24 juta dan paling banyak Rp.72 juta.

Berikut rincian penjelasannya;

PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPT

Adalah pemilih yang namanya ada di dalam Daftar Pemilih Tetap, datang ke TPS dengan:
-Menunjukkan KTP Elektronik / Surat Keterangan dan C6 KWK (dilayani)
-Jika Tidak dapat menunjukkan KTP Elektronik / Surat Keterangan namun dapat menunjukkan C6 KWK (dilayani)
Dalam kondisi tertentu tak dapat menunjukkan C6 KWK dan juga tidak dapat menunjukkan KTP Elektronik, selama Anda terdaftar dalam DPT dan petugas KPPS menyakini bahwa Anda adalah benar orang sebagaimana dalam Daftar Pemilih Tetap (dilayani).

Meyakini sebagaimana dimaksud adalah dengan pengenalan atau cara lainnya, sehubungan 7 orang petugas KPPS dibentuk dari warga sekitar TPS yang memenuhi syarat ketentuan, maka diharapkan pasti dapat mengenali warganya.

PEMILIH PINDAHAN / DPPH
Adalah pemilih yang sudah mengurus surat pindah memilih (Formulir A5) untuk memilih di TPS lain dikarenakan keadaan tertentu dengan membawa A5 dan KTP Elektronik / Surat Keterangan ke TPS tujuan, yang mana sehari sebelum pemungutan suara sudah melaporkan kepada PPS (Kelurahan) atau KPU Kabupaten Kota tujuan memilih.

PEMILIH TAMBAHAN / DPTB
Adalah pemilih yang tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap, namun memiliki KTP elektronik / Surat Keterangan dapat memberikan hak pilihnya di TPS sesuai alamat domisilinya dengan menunjukkan KTP Elektronik / Surat Keterangan sejak Pukul 12.00 sampai dengan Pukul 13.00 Wita.

ANCAMAN PIDANA

Sebagaimana Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016
Pasal 178A :
Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, dipidana dengan dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)

Pasal 178B :
Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah).

Print Friendly

Comments

comments




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *