by

Luhut Anggap Prabowo tidak Mengerti Soal Utang Indonesia

JAKARTA, beritakaltara.com- Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dianggap tidak mengerti soal utang Indonesia yang dilontarakannya dalam mengkritik pemerintahan Joko Widodo.

“Kalau nggak ngerti nggak usah diomongin lah, kita ini kan nggak bego-bego amat, tahu lah kita itu semua. Nggak usah,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Jakarta, Senin (25/6/2018).

Prabowo menjelang Pilpres 2019 mulai melancarkan serangan dengan berbagai isu. Menyangkut utang Indonesia disebutnya mencapai Rp 9.000 triliun. Total utang yang hampir Rp 9.000 triliun ini merupakan gabungan dari utang pemerintah, utang BUMN ditambah dengan utang lembaga keuangan.

Dia menampilkan slide tentang utang RI. Di bawah slide itu, tampak sumber data yang dipakai Prabowo adalah ‘Statistik Uang Sektor Publik, Kementerian Keuangan, 2018, Asumsi Kurs Rp 14.000 per US$ 1; Per Tutup Tahun 2017’.

“Utang-utang kita sudah sangat membahayakan. Selain utang pemerintah, ada utang lembaga-lembaga keuangan milik pemerintah dan utang-utang BUMN. Kalau dijumlahkan sungguh sangat besar,” ucap Prabowo di Jl Widya Chandra IV, Jakarta, Senin (25/6/2018).

Pernyataan ‘berbahaya’ itu disampaikan Prabowo dengan mengutip data lembaga Moody’s Investors Service yang jadi sumber rujukan berita Bloomberg.

Ketika ditelusuri, Moody’s Investors Service sebagai lembaga rating mengeluarkan riset untuk menentukan rating Indonesia. Di dalamnya mencatat posisi external vulnerability index atau indeks kerentanan eksternal Indonesia sebesar 51%.

Indeks tersebut mengkalkulasi dari jumlah utang luar negeri (ULN) jangka pendek, utang jangka panjang jatuh tempo, dan total pemegang deposito non penduduk selama satu tahun dan kemudian dibagi dengan cadangan devisa. Data itu merupakan proyeksi untuk 2018.

Bloomberg pun mencatat, Indonesia di posisi kedua sebagai negara dengan tingkat kerentanan paling tinggi di Asia. Posisi pertama ada India dengan 74%.

Meski begitu Moody’s Investors Service telah menaikkan rating Indonesia dari Baa3 menjadi Baa2. Prospek pun diubah dari positif menjadi stabil.

Moody’s juga menyebut ketahanan Indonesia dari guncangan ekonomi masih kuat yang ditopang dari peningkatan kinerja ekspor pada 2017. Peningkatan disebabkan oleh kenaikan permintaan global, kenaikan harga komoditas dan upaya diversifikasi ekspor dari komoditas ke manufaktur.

Moody’s mencatat porsi ekspor manufaktur Indonesia dari total ekspor naik dari posisi 62 di 2013 menjadi 72 di 2017. Sementara pangsa ekspor komoditas menjadi moderat. Diperkirakan defisit neraca berjalan sekitar 1,8% dari PDB.

Akibatnya Moody’s mencatat cadangan devisa Indonesia naik menjadi US$ 119 miliar pada akhir Maret 2018. Lembaga ini yakin hal itu bisa menjadi penyangga tingkat kerentanan utang Indonesia.

Lantaran kritikan yang diduga akibat “salah baca” itu, Prabowo disebut Luhut Binsar Pandjaitan tidak mengerti soal utang dan disarankan lebih baik tidak dibicarakan.

Luhut pun mengatakan, pemerintah memahami persoalan utang Indonesia. Dia juga menuturkan, pihaknya tak ingin membebani generasi ke depannya.

“Jadi saya titip aja, kamu anak-anak muda harus bisa bedakan berita yang bener, nggak bener. Kita paham angka-angka itu, jadi kalau orang bicara utang-utang kalau nggak ngerti jangan ngomong. Kita nggak bego, masa turunin sama kalian yang berutang,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengatakan, dari total utang yang digabung tersebut sudah memiliki tanggung jawab dari masing-masing entitas.

“Jadi yang kita bahas itu masalah apa sih? Kalau saya mau tanya ya, artinya di dalam mengelola seluruh perekonomian masing-masing entitas kan punya tanggung jawab. Jadi kalau dari sisi perekonomian, kita bisa saja membuat keseluruhan utang termasuk negara lain buat keseluruhan negara-negara perekonomian bisa utang rumah tangga, utang korporasi, utang BUMN, utang lembaga keuangan, pemerintah,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (25/6/2018).

Sri Mulyani mengatakan, jika berbicara mengenai total utang Indonesia yang hampir Rp 9.000 triliun, maka harus dilihat dari sisi perbandingannya yang tepat.

“Kalau bicara sekarang PDB mencapai hampir Rp 15.000 triliun berarti bisa dilihat rasionya Rp 9.000 triliun terhadap Rp 15.000 triliun kan seperti itu, Jadi kalau bandingkan apel dengan apel, karena sering kan ngomongin Rp 9.000 triliun terus kemudian datangnya pemerintah seperti gimana? Dari dulu pemerintah kan mengelola APBN,” ungkap dia.

Untuk tugas Kementerian Keuangan adalah mengelola utang pemerintah yang per Mei 2018 mencapai Rp 4.169,09 triliun. Menurut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia angka tersebut masih aman lantaran rasionya di bawah 29% terhadap PDB.

“Jadi kalau membahas ya konsisten saja. Kalau utang korporasi ya dia dibandingkan volume korporasi. Kalau BUMN dibandingkan total aset dan revenue-nya. Utang rumah tangga ya terhadap rumah tangga,” jelas dia.

“Oleh karena itu, yang saya ingin komentari, pemerintah itu tetap akan menjaga pengelolaan keuangan negara dan APBN secara hati-hati yaitu ikuti perundang-undangan, mengikuti indikator-indikator kesehatan keuangan. Jadi kami bisa menjaganya secara baik,” sambung dia. #le/detikcom

Print Friendly

Comments

comments

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed