Search
Saturday 21 April 2018
  • :
  • :

Bendungan Kayan I, Juli 2018 KHE Mobilisasi Peralatan Berat

PROGRES : Kepala DPUPR-Perkim Kaltara mewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie bersama Deputi Bidang Infrastruktur Kemenko Maritim pada rakor progres PLTA dan KIPI Kaltara, kemarin (27/3).

JAKARTA, beritakaltara.com– Upaya percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan Tahap I yang gencar dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mulai menuai hasil.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menuturkan, dari laporan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Provinsi Kaltara Suheriyatna, berdasarkan hasil rapat koordinasi percepatan pembangunan PLTA dan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Selasa (27/3), dikabarkan bahwa penyerta modal atau investor PLTA Kayan, PT Kayan Hydro Energy (KHE) siap memulai pembangunan bendungan Kayan I. Bahkan perusahaan akan memobilisasi sejumlah peralatan berat ke tapak lokasi mulai Juli 2018.

“Pada rapat yang dipimpin Ridwan Jamaluddin, Deputi Bidang Infrastruktur Kemenko Maritim itu, KHE mengaku siap mobilisasi peralatannya pada bulan 7 (Juli) nanti. Dan, pemerintah daerah berkewajiban untuk menjamin kelancaran mobilisasi tersebut. Termasuk, bakal masuknya pekerja dari luar,” kata Gubernur.

Dengan peralatan tersebut, rencananya KHE akan membangun sejumlah infrastruktur penopang penuntasan pembangunan bendungan Kayan I. Di antaranya jalan sepanjang 7 hingga 9 kilometer, pelabuhan, alur pelayaran dan lainnya. “Jaminan dari pemerintah adalah keseragaman kita, baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal ini, soal perizinan masuknya tenaga kerja dari luar, tanpa mengabaikan keterlibatan tenaga kerja lokal. Untuk hal ini, Pemprov dan Pemkab setempat akan memfasilitasinya,” urai Irianto.

Gubernur mengaku, untuk tahap persiapan ini, investasi yang bakal dikeluarkan PT KHE belum dibahas dalam pertemuan tersebut. “Yang jelas skedulnya sudah dipaparkan, dan mereka serius memenuhi tenggat waktu yang ada. Sekali lagi, saya mengharapkan keterlibatan aktif dan positif dari instansi terkait, baik Disnaker (Dinas Tenaga Kerja) dan dinas lainnya,” ucapnya.

Khusus kepada Disnaker Provinsi Kaltara, Gubernur menegaskan arahan agar memfasilitasi percepatan proses perizinan tenaga kerja luar yang akan digunakan oleh PT KHE. “Targetnya, pada bulan 5 (Mei) semua perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sudah klir. Utamanya, perizinan tenaga kerja luar itu,” ungkap Irianto.

Dikabarkan pula, kini PT KHE juga tengah mempercepat proses kelengkapan administrasi untuk penerbitan izin konstruksi bendungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kemenpupera). “Sama targetnya, bulan 5 ini izin itu sudah keluar. Begitu keluar semua perizinannya, KHE langsung mobilisasi alat. Yang harus diingat, PT KHE ini tidak mau setengah-setengah dalam melakukan pekerjaannya, termasuk mobilisasi peralatan. Karena mereka akan menuntaskan seluruh pekerjaannya itu, secepat mungkin. Yakni Bendungan Kayan I sampai III. Tapi, untuk tahun ini fokusnya, Bendungan Kayan I,” papar Irianto.

Untuk diketahui, bendungan Kayan I ditarget selesai dalam 3 tahun. Disertai dengan PLTA berkapasitas 900 Megawatt (MW). “Pokoknya Bendungan Kayan I ini ditarget selesai dibawah 5 tahun. Untuk itulah, makanya progres KIPI pun dikebut oleh Pemprov, dengan membentuk pengelola kawasan yang nanti berbentuk swasta murni,” urai Gubernur.

Sementara itu terkait dengan perkembangan KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi, diinformasikan bahwa kini tengah berproses Term of Reference (TOR) pengelola KIPI.

Lebih jauh lagi dikemukakan Gubernur, pembahasan proyek PLTA dan KIPI akan dilanjutkan pada pertemuan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang bernaung dibawah skema One Belt, One Road (OBOR).

Pertemuan ini rencananya akan dilakukan pada 11 hingga 14 April mendatang di Beijing, RRT. Rombongan Indonesia sendiri, bakal dipimpin Menko Maritim Luhut B Pandjaitan dengan peserta, diantaranya jajaran terkait dari Pemprov Kaltara. “Di pertemuan OBOR nanti, akan disampaikan progres PLTA dan KIPI kepada Pemerintah RRT.

Tak luput pula, rencana pembangunan Jembatan Bulungan-Tarakan (Bulan) akan dimasukkan dalam skema OBOR itu,” beber Gubernur. Untuk Jembatan Bulan, sebelumnya Gubernur sudah melayangkan surat resmi kepada Menko Maritim yang disampaikan Kepala DPUPR-Perkim Kaltara agar rencana ini dapat diakomodir melalui skema OBOR/BRI.

Dengan akan terealisasinya PLTA Kayan I, Gubernur meyakini akan banyak manfaat diperoleh Kaltara dari eksistensinya kelak. Di antaranya, pengendalian banjir di wilayah Bulungan dan sekitarnya, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan percepatan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan. “Bersamaan dengan realisasi fisik PLTA Kayan I ini, kita juga mengharapkan Inalum yang akan membangun industri smelter alumina di KIPI untuk mempercepat progres fisiknya,” tutupnya.

Sebagai informasi, pertemuan di Kemenko Maritim kemarin dihadiri pula oleh perwakilan PT Inalum (Persero), HaTch Konsult, KHE, China Power, Dragon Land, Wika, China Gezhouba Group, Serawak Energy Berhard Group, dan Indonesia Dafeng Heshun Energi, serta jajaran terkait di Pemprov Kaltara.(humas)

Print Friendly

Comments

comments




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *