Search
Wednesday 13 December 2017
  • :
  • :

Gubernur Inginkan Layanan Prima dan Birokrasi Bersih

REFORMASI BIROKRASI : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie kala membuka Workshop Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemprov Kaltara Tahun 2017 di Tulip Meeting Room Swiss-Belhotel Tarakan, Rabu (28/11).

TARAKAN, beritakaltara.com– Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie membuka Workshop Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara Tahun 2017 yang mengangkat tema “Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel” di Tulip Meeting Room Swiss-Belhotel Tarakan, Selasa (28/11).

Dalam pertemuan dengan narasumber Haris Faozan, Kepala Pusat Kajian Reformasi Administrasi Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI itu, Gubernur menyatakan bahwa, kini birokrasi Indonesia memiliki potret yang harus dibenahi. Di antaranya, karena struktur organisasinya gemuk dan tidak fit dengan fungsi, hukum dan peraturan perundang-undangannya kontradiktif dan ambigu, termasuk sumberdaya aparaturnya yang masih memiliki masalag integritas dan sejumlah persoalan lainnya. “Untuk itu, Pemprov Kaltara berupaya untuk mengubah wajah birokrasinya menjadi lebih baik. Ini sesuai dengan semangat yang dicanangkan Presiden Joko Widodo mengenai reformasi birokrasi. Tujuannya, yakni layanan prima, birokrasi bersih dan perbaikan kepercayaan masyarakat,” kata Irianto.

Contohnya, dalam rekrutmen CPNS 2017, Pemprov Kaltara melalui gubernurnya telah menegaskan akan proses penerimaan yang terbuka, adil dan jujur. Di antaranya, tak ada larangan bagi seluruh peserta dari luar maupun dalam daerah di Indonesia untuk mengikuti seleksi tersebut. Dipastikan pula bahwa, tak ada kepentingan atau intervensi Pemprov didalam penetapan keputusan akhir penerimaan CPNS. Pun demikan, Pemprov berusaha berlaku bijak, dengan mengupayakan keringanan persyaratan masuk bagi peserta dari Kaltara.

Tak terlepas dari itu, reformasi birokrasi yang dijalankan oleh Pemprov Kaltara menyasar pada 10 hal. Di antaranya, landasan hukum dan regulasi, organisasi, tata laksana, manajemen SDM aparatur, pola pikir, integritas aparatur dan lainnya. “Ada beberapa nilai dasar yang diterapkan Pemprov Kaltara dalam penerapan reformasi birokrasi itu. Yakni, sinergi, integritas, inovatif, akuntabel dan profesional. Hasil akhirnya, di antaranya perilaku pegawai yang jujur, kerja keras dan melayani,” tuntas Gubernur.(humas)

Print Friendly

Comments

comments




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *