Search
Tuesday 21 November 2017
  • :
  • :

Irianto Sebut Wartawan Berperan Majukan Daerah

TANJUNG SELOR, beritakaltara.com– Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), sebagai organisasi yang menjadi wadah wartawan atau pers memiliki peran yang besar dalam pembangunan. Tidak dipungkiri, pers merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi di era keterbukaan dan modern seperti sekarang.

Namun demikian, insan pers atau wartawan harus tetap mengedepankan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dalam menjalankan profesi. PWI, dituntut menjadi wadah yang memberi kepastian dan panduan agar para anggotanya tetap menjaga kode etik profesi mereka.

Demikian dikatakan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie, saat menyampaikan sambutan dalam pelantikan pengurus PWI Provinsi Kaltara Periode 2016-2021 di Gedung Diklat Kabupaten Bulungan, di Jalan Agatish Tanjung Selor, Senin (30/10).

Acara tersebut dihadiri Sekretaris Jenderal (Sekjen) PWI Pusat, Hendry Ch Bangun yang sekaligus melantik para pengurus dewan kehormatan, pengurus harian dan Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI Kaltara. Hadir juga, ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara Marthen Sablon, Wakil Bupati Bulungan Ingkong Ala, Ketua DPRD Bulungan dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) di Bulungan. “Berbicara pengalaman di dunia pers, sedikit banyak saya cukup memahami. Sejak masih mahasiswa saya sudah sering berkecimpung di dalamnya. Pernah menjadi wartawan kampus. Kemudian saat di Kaltim (Kalimantan Timur), saya juga sering berhubungan langsung dengan teman-teman wartawan. Termasuk ketika sudah di Kaltara,” ujar Gubernur.

Gubernur berpesan, agar para wartawan di Kaltara benar-benar bisa menjadi insan pers yang profesional, memiliki kredibelitas, serta yang terpenting bermoral dan memiliki etika. “Dalam pers ada undang-undangnya, ada kode etiknya. Jadi dalam menjalankan profesinya, wartawan harus mematuhi kode etik. Kepada PWI, saya harapkan bisa menerapkan kepada anggotanya,” ungkapnya.

Dalam sistem pemerintahan, disebutkan ada 5 pilar yang menjadi penggerak pembangunan. Yaitu, eksekutif atau pemerintah, kemudian legislatif atau parlamen, yudikatif (penegak hukum), dan pihak yang diluar itu, seperti pers, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lainnya. Serta satu lagi yang sering dilupakan, yakni kalangan usaha. Pers termasuk di dalamnya, karena berperan sebagai fungsi kontrol, termasuk media untuk menyebarluaskan informasi.

“Khusus di Kaltara, peran media sangat dibutuhkan. Karena sebagai daerah baru, memerlukan promosi agar lebih dikenal di dunia luas. Termasuk untuk kepentingan investasi,” tutup Irianto.(humas)

Print Friendly

Comments

comments




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *