Search
Wednesday 13 December 2017
  • :
  • :

DPD RI Minta Pemerintah Segera Setujui DOB

Nono Sampono

TANJUNG SELOR, beritakaltara.com- Minimnya ketersediaan dana untuk merealisasikan Daerah Otonomi Baru (DOB), menurut Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik  Indonesia, Nono Sampono, tidak bisa dijadikan dasar oleh Pemerintah Pusat.

Pasalnya, persoalan anggaran bukanlah hal yang substansi, apalagi pihaknya telah melakukan seleksi terhadap 314 calon DOB yang diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri.

“Kuncinya sekarang ada di Pemerintah. Ada 173 calon DOB yang telah lolos seleksi di DPD RI. Menurut kami di DPD RI substansinya bukan pada persoalan anggaran seperti yang diungkapkan Kementerian Dalam Negeri. Itu hanya penguatan pemerintah yang dijadikan alasan klasik untuk menghalang-halangi terbentuknya DOB,” ungkapnya, usai menggelar pertemuan dengan tokoh masyarakat di ruang Serbaguna Pemprov Kaltara di Tanjung Selor dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Provinsi Kaltara.

Dijelaskannya, pemerintah dapat memberikan proiritas DOB dengan indikator sebagai daerah perbatasan dan daerah tertinggal seperti Kalimantan Utara, Papua Barat, Kalimantan Barat dan beberapa wilayah lainnya.

Provinsi Kaltara yang juga merupakan DOB sejak empat tahun lalu, kembali mengusulkan lima daerah untuk dimekarkan. Diantaranya satu calon kota yakni Tanjung Selor dan empat calon kabupaten yaitu Bumi Dayak Perbatasan, Apau Kayan, Krayan dan Sebatik. Diakui Wakil Ketua DPD, kelima usulan Kaltara masuk dalam usulan di pusat, hanya saja untuk realisasinya masih dalam proses.

 “Nah di Kaltara ini misalnya lima-lima masuk, tapi yang didahulukan yang mana nanti bisa dilihat. Prioritas dan yang paling prioritas yang mana. Tapi secara subtansi banyak hal yang harus diupayakan untuk disinkronisasikan, mulai dari kami di DPD kemudian di DPR hingga di pemerintah. Jadi tiga elemen ini harus bersama mendorong dan mendukung ini. Karena keputusan tidak hanya di kami saja atau di DPR saja,” jelasnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komite II DPD RI, Muhammad Idris menegaskan, harus ada langkah konkrit dalam mendorong dan mendukung proses pemekaran wilayah khususnya di Kaltara. Ia bahkan meminta ada pengecualian bagi daerah tertentu meski tidak semua.

“Sekalipun tidak semua daerah, ada yang diutamakan khususnya daerah perbatasan dan yang terpencil. Kaltara misalnya sangat membutuhkan dorongan DPD RI, kalau perlu Ketua (Pimpinan DPD RI) undang semua pihak ke senayan dengan menghadirkan pihak terkait lainnya termasuk daerah mulai dari gubernur, para bupati dan tokoh masyarakatnya,” tegas pria yang merupakan anggota DPD wakil Kaltim-Kaltara ini.

Ditambahkannya, sebagai anggota DPD pihaknya wajib melaksanakan amanat Undang-undang. Namun untuk menjalankan semua itu, perlu pula dukungan administrasi yang baik termasuk perencanaan daerah.

 “Kami juga minta ada masterplan pembangunan Kaltara di Komite I. Supaya nanti pada saat pertemuan dengan pemerintah pusat dan unsur lainnya kita bisa bicara termasuk Kepala Daerah bagaimana persoalan yang urgen termasuk keamanan dalam membentengi perbatasan,” pungkasnya. #vr

Print Friendly

Comments

comments




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *