Search
Wednesday 17 January 2018
  • :
  • :

Legislator Bulungan Kebut Perda Hak Keuangan Anggota DPRD

TANJUNG SELOR, beritakaltara.com– Mendekati bulan Agustus 2017, para legislator di Bulungan berusaha maksimal untuk merampungkan Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan/Anggota DPRD yang tergabung dalam panitia khusus. Pembahasan dilakukan marathon.

Pansus Raperda Hak Keuangan dan Administrasi DPRD dikebut. Dalam hitungan para anggota dewan, tiga bulan setelah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 ditetapkan, wajib ditindaklanjuti.

Sementara waktu yang tersisa hanya sebulan. Itu artinya, bulan Agustus sudah selesai menjadi Perda. Apakah terkejar?

Wakil Ketua DPRD Bulungan Faisal Fikri optimistis Perda itu selesai. Walau mengetahui apa materi Perda yang akan disahkan, namun Faisal tak menyebutkan menyangkut nominal angka terkait hak keuangan dan administratif.

“Ya kita bahas secepatnya. Karena tahap selanjutnya akan disinkronkan dengan DPRD Provinsi Kaltara. Jadi raperda ini nantinya disahkan menjadi perda apabila sudah mendapat persetujuan,” ujar Faisal Fikri.

Kalangan anggota DPRD sendiri sudah menjadwalkan, Raperda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan/Anggota DPRD ditargetkan rampung sebelum 17 Agustus. Sehingga, pada awal September perda tersebut sudah bisa disahkan.

“Kami tidak bahas masalah kenaikan gaji, namun yang menyangkut hak keuangan dan administratif pimpinan/anggota DPRD. Masalah usulan nominalnya ditentukan kepala daerah,” tegasnya.

Nominal yang ditentukan pun tidak bisa lebih tinggi dari DPRD Kaltara. Dia menambahkan, adanya peraturan bupati (Perbup) diatur bahwa tidak melebihi atau setara untuk hak keuangan dan administratif pimpinan/anggota DPRD Kaltara. #adver/humas

Print Friendly

Comments

comments




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *