Search
Wednesday 17 October 2018
  • :
  • :

Ketika Pekerja Migas Meminta Ketetapan Upah Minimal di Bulungan

TANJUNG SELOR, beritakaltara.com- Pekerja sektor minyak dan gas punya keluhan juga soal standar gaji mereka. Itu sebabnya, para pekerja meminta DPRD Bulungan memperjuangkan agar pemerintah menetapkan mengenai UMSK (Upah Minimal Sektoral Kabupaten).

Hal itu disampaikan oleh Ketua Komsi I DPRD Bulungan Masnur Anwar. Legislator ini mengatakan, warga Pulau Bunyu yang bekerja di sektor perminyakan dan gas berharap agar mendapat gaji sesuai standar upah sektoral.

Menurut Masnur Anwar, para pekerja datang kepadanya dan menyampaikan aspirasi tersebut. Para pekerja Migas juga punya asosiasi yang kemudian menyampaikan aspirasi itu kepadanya.

Karena itu, dia berharap agar Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) segera ditetapkan dan diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan.

“Mereka (pekerja) sudah lama menyampaikan hal ini. Tapi sampai sekarang belum ditetapkan,” kata Masnur, beberapa waktu lalu.

Dikatakannya, aspirasi yang disampaikan pekerja di sektor migas ini merupakan hal yang wajar. Sebab, pemberian upah pekerja di sektor migas tidak mengacu pada upah minimum kabupaten (UMK), melainkan UMSK. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Meteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7/2013 tentang Upah Minimum.

Dia menyebutkan, serikat pekerja telah mengajukan nominal UMSK kepada pemerintah. “Angkanya lebih tinggi dari UMK. Kalau saya tidak salah, nominal yang diajukan Rp 3,1 juta. Tetapi penetapannya tergantung kajian pemerintah dan dewan pengupahan,” jelasnya.

Komisi I kata dia sudah memanggil pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Bagian Ekonomi Setkab Bulungan. “Makanya kami berharap pemkab mengakomodir aspirasi masyarakat terkait dengan penetapan upah minimum sektoral ini,” tandasnya. #adver/humas

Print Friendly

Comments

comments




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *