Search
Monday 20 August 2018
  • :
  • :

Soroti Pelayanan Publik

TANJUNG SELOR, beritakaltara.com – Masalah pelayanan publik masih menjadi keluhan masyarakat. Baik menyangkut kepastian waktu penyesaian dokumen sampai kelengkapan sarana dan prasarana untuk warga.

Tiga anggota DPRD Bulungan, mengemukakan masalah itu. Mereka adalah Wakil Ketua Komisi I DPRD Bulungan Hamka, Ketua Komisi II DPRD Bulungan Albertus dan Wakil Ketua DPRD Bulungan Faisal Fikri.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Bulungan Hamka menyoroti proses pelayanan terkait penerbitan sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Menurutnya, pelayanan di BPN terkesan lambat.

Setahu dia, menyangkut proses pengurusan sertifikat hak milik (SHM) sudah ada ketentuan, bahwa batas waktu penyelesaian tidak lebih dari tiga bulan sudah selesai. Akan tetapi, yang terjadi pada pengurusan SHM tersebut memakan waktu cukup lama.

“Bahkan ada yang mengurus SHM sampai satu tahun baru selesai. Hal ini masyarakat sampaikan ke saya,” ujarnya, belum lama ini.

Menyikapi hal ini, dewan akan mempertanyakan dan meminta daftar masyarakat yang sudah mengurus SHM di BPN. Apabila ada ditemukan proses SHM melebih batas waktu yang ditentukan, lanjut dia, akan berkoordinasi dengan BPN Pusat. Dikarenakan pelayanan pembuatan SHM kepada masyarakat tidak sesuai dengan program pemerintah.

“Kami juga akan meminta penjelasan BPN, dalam pembuatan SHM tidak tepat waktu. Meski ketentuan penyelesaian SHM sudah ada,” tandasnya.

Sementara, anggota DPRD lainnya, Albertus menyoroti pelayanan dalam Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sudah berakhir sejak beberapa waktu lalu. Ia mendapat kabar bahwa masih ada sekolah yang belum memenuhi kuota. Yakni SMPN 2 Tanjung.

Menurut Albertus, hal itu dampak dari sistim yang dibuat pemerintah pusat, yakni penerapan sistim zonasi.

“Sistim ini memiliki konsekuensi, di mana pemerintah daerah harus mempersiapkan sarana dan prasarana yang sama setiap sekolah. Termasuk penyebaran guru-guru yang berkualitas di setiap sekolah,” ujarnya.

Menurutnya, sarana dan prasarana serta penyebaran guru masih jauh dari kata standar mutu pendidikan. Dengan demikian, sebagian orangtua murid lebih memilih sekolah yang dinilai mempunyai sarana dan prasarana memadai.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Bulungan Faisal Fikri menyoroti batalnya pembangunan pasar tradisional di Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah. Hal tersebut menghambat terealisasinya pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat.

Menurut Wakil Ketua DPRD Bulungan Faisal Fikri, harus diketahui penyebab batalnya proyek itu. Apabila terkait persoalan keterbatasan anggaran sehingga pemerintah daerah menunda pembangunan, maka tahun depan hal itu dapat direncanakan kembali.

“Dalam membangun bila tertunda, berarti harus memiliki perencanaan yang matang,” ujarnya.

Adanya pasar tradisional di desa tersebut sangat membantu masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari. Peran pasar tradisional memang sangat besar dalam menggerakan perekonomian setempat.

Lanjut dia, keberadaan pasar tradisional merupakan bentuk ekonomi rakyat yang nyata. “Membangun pasar tradisional merupakan implementasi program pemerintah daerah dengan meningkatkan produktivitas masyarakat,” ungkapnya. #adv/humas

Print Friendly

Comments

comments




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *