Search
Wednesday 17 October 2018
  • :
  • :

Perda Hak Keuangan DPRD Dibahas     

TANJUNG SELOR, beritakaltara.com-  Usai sudah pembahasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Bulungan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulungan tahun Anggaran 2016. Pekan tadi, lewat rapat paripurna ke-7 masa persidangan II Tahun 2017, telah disahkan menjadi Perda.

Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bulungan Syarwani, didampingi Wakil Ketua Frans Farlen dan Faisal Fikri. Rapat paripurna ini juga dihadiri Wakil Bupati Bulungan Ingkong Ala serta unsur Forkopimda Kabupaten Bulungan.

Pada rapat ini, sekaligus penyampaian nota penjelasan Raperda Kabupaten Bulungan tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bulungan.

Ketua DPRD Bulungan Syarwani mengatakan, laporan pertanggungjawaban APBD Bulungan tahun anggaran 2016, secara prinsip diterima oleh fraksi-fraksi yang ada di DPRD.

“Seluruh fraksi telah menyampaikan pendapat akhir dan menerima rancangan peraturan daerah tersebut untuk ditetapkan menjadi perda dan kita tuangkan dalam keputusan DPRD,” kata Syarwani, usai memimpin rapat.

Usai itu, DPRD masih mengejar penyelesaian Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bulungan. Selain membahasnya dengan Tim anggaran Pemkab, juga ada tim pansus.

Apalagi perda ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

“Untuk menerapkan PP 18/2017 itu, harus ditindak lanjuti dalam bentuk perda. Dan ini akan kita tindaklanjuti,” ujar Ketua Komisi I DPRD Bulungan, Masnur Anwar.

Payung hukum Raperda yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan/anggota DPRD sedang digodok. Menurut Masnur Anwar, raperda dapat segera dirampungkan dalam minggu depan.

“Insya Allah sudah ada pembahasan yang ditargetkan tidak sampai memasuki Oktober. Karena sesuai penetapan peraturan pemerintah, tiga bulan wajib menindaklanjutinya,” ujarnya.

Sebelum dijadikan perda, kata Masnur, implementasinya dibuatkan peraturan bupati (perbup) sambil menunggu peraturan Menteri Dalam Negeri. Namun dalam penyusunan raperda tidak perlu menunggu penetapan peraturan menteri.

“Jadi, perda dapat disahkan tanpa harus menunggu peraturan menteri. Namun dari informasi yang kami peroleh, Mendagri telah menandatangani peraturan itu,” ungkapnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Bulungan Faisal Fikri menegaskan, dalam kurun waktu tiga bulan DPRD wajib untuk menindaklanjuti. Terkait implementasinya disesuaikan dengan ketetapan peraturan bupati (perbup) untuk menentukan besaran nilainya.

“Yang kami bahas bukan terkait perda kenaikan gaji dan tunjangan. Namun kami menjalankan amanah sesuai kebijakan peraturan pemerintah, apalagi ketetapan itu sudah berjalan satu bulan,” jelas Faisal.

Mengenai besaran nilai keuangan DPRD, terbagi menjadi tiga kategori, yaitu rendah, sedang dan tinggi. Hal itu pun dengan melihat kondisi kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Ketetapan peraturan pemerintah terkait hak keuangan dan administratif pimpinan/anggota DPRD didasari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nantinya.

“Mengenai tunjangan dewan dari dulu memang sudah ada dan kami terima tunjangan insentif itu. Termasuk untuk tunjangan alat kelengkapan berupa transportasi dan rumah jabatan,” ungkapnya.

Dia juga mengatakan, tunjangan itu pihaknya tidak meminta tapi memang dari pemerintah daerah. Mengenai angka tidak mengalami perubahan, dengan dasar perhitungan representasi. “Kami tidak minta agar ada kenaikan gaji dan tunjangan, tapi hanya menjalankan amanah peraturan pemerintah. Perda yang dibuat pun tidak sembarangan dan sudah ada sejak 10 tahun lalu,” tegasnya.

Dalam PP tersebut di pasal 29 menyebutkan pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, perda yang berkaitan dengan atau mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan/anggota DPRD wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada peraturan pemerintah ini paling lambat tiga bulan, terhitung sejak peraturan pemerintah ini diundangkan.

Bahkan dalam pasal 31, berbunyi pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan/Anggota DPRD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan/Anggota DPRD. Sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan/Anggota DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Sekali lagi kami meluruskan pandangan masyarakat terkait adanya kenaikan gaji. Karena bukan berdasarkan ketetapan DPRD, melainkan peraturan pemerintah yang wajib ditindaklanjuti,” tandasnya. #humas/adv

Print Friendly

Comments

comments




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *