Search
Wednesday 13 December 2017
  • :
  • :

DPRD Nunukan Kuatir Konflik Baru PPDB 2017

Anggota DPRD Nunukan Niko Hartono.

NUNUKAN, BERITAKALTARA.COM – Langkah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara mengakomodir siswa yang enggan mendaftar di SMA swasta pada kisruh PPDB 2017 dinilai akan menimbulkan konflik baru.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Nunukan Niko Hartono mengatakan, Dinas Pendidikan Provinsi seharusnya melihat permasalahan yang menyebabkan kisruh PPDB yang hanya terjadi di Kabupaten Nunukan tersebut.

“Yang bermasalah hanya Anggita karena ditolak mendaftar di SMA N 1 Nunukan dengan alasan namanya tidak tercantum di Kartu keluarga ibunya, kenapa yang lain diakomodir?” ujarnya, Jumat (11/08/2017).

Niko Hartono menambahkan, dalam kisruh PPDB di Nunukan ada beberapa siswa yang mengalami permasalahan adminitrasi sehingga meski memiliki NEM (Nilai Evaluasi Murni) yang tinggi, namun gagal masuk ke sekolah negeri. tapi, menurutnya lebih banyak siswa yang memaksakan kehendak masuk ke sekolah negeri meski NEM yang mereka miliki rendah.

Mereka memilih tidak mendaftarkan diri ke sekolah swasta yang ada di Nunukan karena menilai kualitas sekolah swasta di Nunukan masih berada di bawah sekolah negeri dengan tidak adanya perpustakaan, laboratorium serta tenaga pengajar yang memadai.

Bahkan orangtua mereka menggelar demo di Tugu Dwikora beberap waktu lalu menuntut sekolah negeri membuka kelas tambahan.

”Kalau ada yang nemnya di bawah standar PPDB diterima di negeri dengan kebijakan ini, siswa yang belum sekolah juga akan menuntut hak yang sama,” imbuhnya.

Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi dengan menampung siswa yang memiliki nilai di bawah proses PPDB dikhawatirkan akan memicu tindakan yang sama oleh orangtua yang anaknya memiliki NEM di bawah standar tahun depan.

“Diperkirakan tahun 2017 ada sekitar 1700 lulusan SMP di Kabupaten Nunukan, kalau ada yang tidak tertampung lagi ini dikhawatirkan akan terulang peristiwa ini,” ucap Niko Hartono.

Menangani kisruh PPDB SMA tahun 2017, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara Sigit Muryono memberikan kebijakan kepada 69 residu (siswa yang enggan mendaftar di SMA swasta) masuk ke beberapa sekolah SMA Negeri dengan persyaratan nilai tertentu. Siswa yang rata rata nemnya di atas 50 masuk ke SMA Negeri, sementara siswa yang nilai nemnya berada di bawah 50 di atas 45 dimasukkan ke SMK N 1 Nunukan dan siswa yang nilainya dibawah 45 dimasukkan ke sejumlah SMA swasta.

“24 di SMA Negeri, 29 di SMK negeri, sekitar 16 itu masuk SMK atau SMA swasta dengan tidak boleh merubah rombel,” ujarnya.

Kisruh PPDB tahun 2017 berawal dari tindakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan yang memaksa sejumlah SMA Negeri di Nunukan membuka kelas tambahan dengan alasan untuk menampung siswa yang tidak tertampung.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Jaya Martom beralasan seluruh SMA negeri dan SMA swasta di Nunukan tidak akan mampu menampung lulusan SMP tahun 2017.

Padahal saat itu proses PPDB telah ditutup. Sayangnya pernyataan kepala dinas tidak disertai data jumlah lulusan SMP yang tidak terampung di SMA negeri.

Langkah Kepala Dinas Pendidikan Nunukan tersebut akhirnya memicu polemik dimana orang tua siswa yang tidak lolos pada PPDB di SMA negeri mendesak pihak sekolah untuk membuka kelas tambahan agar anak mereka diterima di SMA Negeri.

Bahkan puluhan orang tua siswa menggelar demo di Tugu Dwikora pada Rabu (05/07), mendesak SMA Negeri membuka membuka kelas tambahan. #dhi

 

Print Friendly

Comments

comments




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *