by

Tahun 2016 : Pengaduan Masyarakat Kaltim ke KPK Mencapai 121 Kasus

SAMARINDA, BERITAKALTARA.COM-Pengaduan adanya dugaan tindak pidana korupsi (TPK) yang disampaikan masyarakat Kalimantan Timur ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang tahun 2016 mencapai 121 pengaduan.

Dari hitung-hitungan jumlah pengaduan, Kaltim berada di posisi ke 11 terbanyak dari 34 provinsi se-Indonesia. Sedangkan pengaduan serupa yang disampaikan masyarakat Kalimantan Utara ke KPK di tahun 2016 berjumlah 17 pengaduan, atau paling sedikit dibandingkan provinsi lainnya.

Hal itu terungkap dari laporan tahunan KPK Tahun 2016 yang telah dirilis ke publik pada bulan Mei lalu. Secara keseluruhan di tahun 2016 KPK menerima pengaduan dari masyarakat sebanyak 7.271 dan semuanya telah selesai diverifikasi. Sedangkan pengaduan yang sudah selesai ditelaah baru 1.584 dan laporan file sebanyak 5.670.

Pengaduan masyarakat tersebut, kata KPK yang sifatnya spesifik menduga ada indikasi TPK sebanyak 5.252 pengaduan dan tidak sepesifik 2.019 pengaduan.

Berdasarkan laporan tahunan 2016 KPK,  terlihat hanya di bulan Januari pengaduan masyarakat jumlahnya berkisar 495-an, seterusnya di bulan Februari hingga Desember 2016, rata-rata setipa bulannya berkisar antara 500 sampai 700-an. KPK menyebut setelah pengaduan masyarakat tersebut diverifikasi sebanyak 3.868 pengaduan ada indikasi TPK dan 3.403 pengaduan indikasi non TPK.

Sedangkan pengaduan masyarakat Kaltim ke KPK,  paling banyak disampaikan di bulan Februari-Juni, dan September, rata-rata diatas 10 pengaduan. Di bulan-bulan lainnya rata-rata 4-8 pengaduan. Di Kaltara, masyarakat rata-rata menyampaikan pengaduan ke KPK antara 1-3 pengaduan.

KPK menguraikan, apabila pengaduan masyarakat ditinjau berdasarkan delik, sebanyak 3.041 pengaduan adalah perbuatan melawan hukum/menyalahgunakan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara, penyuapan 437, pemerasan 157, gratifikasi 124, benturan kepentingan 19, perbuatan curang 46, penggelapan dalam jabatan 4, dan 17 pengaduan berupa tindak pidana lain yang berkaitan dengan TPK. Sedangkan 3,426 pengaduan, kata KPK, adalah non TPK.

Berdasarkan bidang

                Apabila pengaduan korupsi dibagi menurut bidang kelembagaan dan pembangunan, ungkap KPK, pengaduan di bidang kelembagaan negara/pemerintahan sepanjang tahun 2016 ada 22 pengaduan, paling banyak di Pertanahan Nasional, 19 pengaduan, sisanya masing-masing di DPR (1), Kepolisian (1), dan TNI (1).

Pengaduan korupsi, masih yang tertinggi di tahun 2016, menurut laporan KPK, di bidang kesejahteraan rakyat, yakni 292 pengaduan. Pengaduan paling banyak adalah urusan sosial, yaitu 239 pengaduan, tenaga kerja (12), pendidikan (11), pertanian (5), dan kehutanan (12). Sisanya sebanyak 13 tersebar disejumlah kementerian lainnya.

Sedangkan pengaduan korupsi di bidang perekonomian ada sebanyak 91. Berada diurutan teratas di sektor keungan yakni 48 pengaduan, pengadaan barang dan jasa (31), ESDM (6), BUMN/BUMD (4), di perindustrian dan Koperasi, UMKM masing-masing 1 pengaduan.

Pengaduan korupsi di bidang Polhukam yang disampaikan masyarakat ke KPK ternyata juga banyak, mencapai 145 pengaduan, dimana didominasi pengaduan di Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 133 pengaduan dan di Kemendagri 12 pengaduan.

                KPK juga membagi  pengaduan korupsi  menjadi  21 kategori. Pengaduan korupsi  yan dominan adalah di penanganan perkara hukum,  APBD (112), pelaksanaan proyek, pertanahan, pelayanan publik, pengelolaan aset/keuangan, pertambangan, dan lain-lain, termasuk swasta.

Tindak lanjut

                KPK juga melaporkan, sebanyak 1.093 pengaduan masyarakat layak ditindaklanjuti (telaah) dan 445 pengaduan tidak layak ditindaklanjuti. Tindaklanjut laporan ke internal KPK sepanjang tahun 2016 berjumlah 496  kasus. Sebanyak 329 pengaduan ditindaklajuti Bidang Penindakan, ditindaklanjuti Bidang Pencegahan (83), masih di pimpinan (55), dan ditangani bidang lainnya (29).

Diterangkan pula, sebanyak 2.548 pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti KPK ke eksternal, dimana 2.283 pengaduan telah dikomunikasikan dengan pelapor, diteruskan ke BPK (13), Bawasda (1), Itjend dan LPND (15), Kejaksaan (2), Kementerian (36), Kepolisian (6), MK (11), dan lainnya 181.#into

Print Friendly

Comments

comments

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed