Search
Tuesday 19 June 2018
  • :
  • :

Anggota DPRD Kaltara Prihatin Diknas Nunukan Paksa Penambahan Kelas Baru

NUNUKAN, beritakaltara.com- Upaya memaksa sejumlah SMA Negeri di Nunukan untuk membuka kelas baru dengan mengubah ruang laboratorium dan ruang perpustakaan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, mendapat tanggapan dari Anggota DPRD Provinsi.

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang berasal dari Kabupaten Nunukan, Andi Zakaria mengatakan, pemaksaan pembukaan ruang kelas baru oleh kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan sudah menyalahi aturan, karena menurutnya kewenangan pengelolaan SMA dan SMK sudah ditangani oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

“Inilah yang tidak dipahami, ini harus dipahami untuk SMA dan SMK tupoksinya adalah dinas pendidikan provinsi bukan lagi Kabupaten,” ujarnya, Rabu (21/06/2017).

Andi Zakaria menyayangkan jika ada pemaksaan kepada sejumlah sekolah SMA Negeri di Nunukan untuk kembali menerima pendaftaran siswa baru, padahal PPDB tahun ajaran 2017 sudah ditutup pada tanggal 18 Juni lalu.

Adanya alasan pemaksaan pembukaan ruang kelas baru di sejumlah SMA Negeri Nunukan karena semua sekolah setingkat SMA baik negeri maupun swasta tidak mampu menampung lulusan SMP tahun 2017, menurut Andi Zakaria, harus dicermati.

Menurutnya dari 3 SMA Negeri dan 1 SMK di Kabupaten Nunukan akan mampu menampung 864 siswa baru. Sementara lulusan SMP sesuai dengan peserta ujian tahun 2017 ditambah dengan peserta ujian paket B sebanyak 1.106 siswa. Sisa siswa sebanyak 264 dipastikan bisa mendaftar di sekolah swasta yang berjumlah 8 sekolah.

“Kalau 264 ditampung semua di negeri, bagaimana dengan sekolah swasta yang ada,” imbuhnya.

Sementara Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Provinsi Kalimantan Utara Ahmat mengatakan, jika ada yang tidak dipahami oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan terkait dapodik. Karena menurutnya sekolah swasta akan mendapat dampaknya jika tidak mendapatkan siswa.

Sesuai dengan aturan Permendikbud pasal 38, pemerintah bisa menutup sekolah yang siswanya kurang dari 20 siswa.

“Sekolah yang swasta itu juga mendapat bantuan pemerintah, dapat bosnas dapat bos prov, punya nomor pokok sekolah , itu kalau siswanya tidak sampai 20 itu akan ditutup. Mereka bisa demo,” ujarnya.

Sebelumnya Kepala Dinas Pndidikan Kabupaten Nunukan beserta Anggota DPRD Nunukan mengunjungi sejumlah sekolah SMA Negeri. Mereka mendesak pihak sekolah memfungsikan laboratorium komputer dan ruang perpustakaan menjadi kelas baru dan melakukan penerimaansiswa baru.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Jaya Martom beralasan jika lulusan SMP tahun 2017 tidak akan tertampung di semua SMA negeri maupun swasta sehingga SMA Negeri harus membuka kelas baru. Dari hasil sidak disepakati jika 3 sekolah SMA Negeri di Nunukan akan membuka 1 ruang kelas untuk menampung siswa tambahan. #dhi

Print Friendly

Comments

comments




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *