Search
Thursday 17 August 2017
  • :
  • :

Pembangunan 100 Rumah “Jokowi” di Kabupaten Malinau Bermasalah

MALINAU, beritakaltara.com- Ratusan warga Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, menilai PT Pondok Anugerah Melimpah (PAM) selaku perusahaan pengembang, tidak serius melaksanakan program pembangunan sejuta rumah murah atau yang sering disebut sebagai program rumah Jokowi.

Pasalnya, pada program pembangunan 3.280 unit rumah murah yang direncanakan dibangun di samping perumahan Kodim 0910, Malinau Kota, ternyata menuai berbagai masalah. Sebanyak 150 pemesan rumah murah resah karena tidak ada kepastian mengenai nilai cicilan, yakni Rp850 ribu perbulan selama 20 tahun.

Salah satu warga Malinau, Ading (40) mengungkapkan, lebih seratus warga telah memesan rumah murah program pemerintah itu dengan menyerahkan uang muka Rp10 hingga Rp16 juta. Akibat tidak ada kepastian dari PT PAM, membuat para pemesan gelisah atas lambatnya progres pembangunan tersebut.

“Warga menilai perusahaan tidak bertanggung jawab. Apalagi sudah ada yang setor uang muka mulai dari Rp10 juta, Rp14 juta dan Rp16 juta. Kami menuntut pertanggungjawaban dari perusahaan untuk membangun rumah itu, atau sebaiknya mengembalikan uang muka. Secara keseluruhan jumlah uang muka yang sudah masuk cukup besar mencapai miliaran rupiah,” ungkap calon pembeli rumah tersebut.

Dijelaskannya, PT PAM telah menjanjikan pada awal 2017 warga yang telah memesan rumah murah itu akan terima kunci. Tapi ternyata janji tersebut tak terpenuhi.

“Kami mulai gelisah dan geram sebab belum ada perkembangan progres pembangunan perumahan tersebut. Apalagi di lokasi komplek perumahan tidak ada aktifitas pembangunan. Yang ada hanya bekas penggalian tanah seluas sekitar 100 meter persegi,” jelasnya.

Direktur PT Pondok Anugerah Melimpah (PAM), Paulus Aryo, mengatakan, sebagai pihak pengembang perumahan murah program Presiden Joko Widodo, pihaknya akan bertanggungjawab untuk menyelesaikan persoalan dengan warga yang telah memesan rumah murah itu. Namun ia meminta warga untuk bersabar.

“Saat ini kami masih mengurusnya. Terhentinya proyek ini diakibatkan ada oknum di pusat yang tidak bertanggung jawab sehingga harus timbul masalah seperti ini di Malinau.Urusan dengan oknum itulah yang sekarang sedang diselesaikan pihak PAM. Jika yang diinginkan oleh pemesan adalah pengembalian uang muka yang telah disetorkan, kami minta  pemesan bersabar karena PAM masih memprosesnya dengan perusahaan pusat yang menjalankan program pengembangan perumahan murah itu yang berkantor di Depok, Jawa Barat. Program nasional sejuta rumah Jokowi,tidak langsung melibatkan pemerintah namun melalui perbankan,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Malinau, Febriawan menegaskan, lokasi pembangunan 100 rumah murah di Malinau, berada di kawasan Area Penggunaan Lainnya (APL) dan tidak masuk dalam kawasan larangan pemerintah.

“BPN pernah melakukan pengukuran di lahan itu setelah ada pengajuan pembuatan sertifikat lahan tapi belum dipenuhi karena masih ada persoalan administrasi, surat-surat tanah dan legalitas lainnya dipihak pengaju yang belum diselesaikan,” pungkasnya. #vir

Print Friendly

Comments

comments




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *