Search
Wednesday 19 September 2018
  • :
  • :

Dideportasi dari Malaysia, Ratusan Buruh Migran Pulang dengan Biaya Sendiri

Tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal keluar dari Terminal Pelabuhan Tunon Taka untuk diangkut ke penampungan di Kelurahan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis (20/4). Jumlah TKI yang bekerja secara ilegal di Negeri Sabah diusir pemerintah Malaysia ke Nunukan sebanyak 470 orang karena tersangkut kasus keimigrasian dan tindak kriminal.

NUNUKAN, beritakaltara.com- Ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah menjalani hukuman di Pusat Tahanan Sementara (PTS) di Tawau, Malaysia, dideportasi oleh pemerintah Malaysia. Sebanyak 470 WNI yang dipulangkan ke tanah air, merupakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal yang bekerja di Sabah, Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen resmi dan paspor.

Staf Teknis Imigrasi Konsulat Republik Indonesia (KRI) Tawau, Sutoyo mengungkapkan. akibat melanggar peraturan Imigrasi 1963 tentang peyalahgunaan visa kunjungan sosial dan tidak memiliki dokumen yang sah, buruh migran Indonesia di deportasi dari beberapa PTS diantaranya PTS Tawau, Sabah Malaysia, berjumlah 140 orang terdiri 105 laki-laki dewasa, 31 perempuan dewasa, 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan.

“Kemudian yang dideportasi dari PTS Papar, Manggatal Kota Kinabalu dan Sibuga Sandakan, Sabah Malaysia berjumlah 330 orang yang terdiri dari 222 laki-laki dewasa, 95 perempuan dewasa, 8 anak laki-laki dan 5 anak perempuan,” ungkapnya.

Dijelaskannya, WNI yang dideportasi sejak Februari, Maret dan April dipungut biaya sebesar Ringgit Malaysia (RM) 45 hingga RM90 dan telah disepakati KRI Tawau, Imigrasi Malaysia dan Majelis Keselamatan Negara (MKN) Tawau. Pemerintah Malaysia membebankan biaya kepada deportan, karena melalui pelabuhan baru.

“Pemerintah Malaysia baru lakukan proses lelang anggaran pemulangan buruh migran ilegal pada Juli mendatang, semua akan dibiayai Pemerintah Malaysia. Untuk diketahui, saat ini 470 WNI yang dideportasi ditampung di rumah susun oleh BP3TKI Nunukan,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie menegaskan, deportasi atau pemulangan TKI secara besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia, perlu mendapat perhatian serius pemerintah pusat.

“Persoalan Deportasi WNI melalui Nunukan di Kaltara, perlu disikapi pemerintah pusat yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan persoalan ini. Masalah ini sudah kami sampaikan ke Presiden RI Joko Widodo saat rapat terbatas yang digelar di Istana beberapa waktu lalu,” pungkasnya. #vir

Print Friendly

Comments

comments




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *