by

Usul Gubernur Kaltim, Izin Batu Bara PKP2B Menjadi IUPK

SAMARINDA, BERITAKALTARA.com- Gubernur Kalimantan Timur, H Awang Faroek Ishak menginginkan semua perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di Kaltim berdasarkan (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara) menjadi IUPK ((Izin Usaha Pertambangan Khusus).

Tujuannya agar kepala daerah mempunyai kewenangan mengatur, menata dan daerah memperoleh manfaat lebih besar dari keberadaan perusahaan tersebut dalam mempercepat pembangunan daerah.

“Saya perlu dukungan masyarakat untuk mengusulkan PKP2B menjadi IUPK agar perusahaan tambang batubara itu bisa digerakkan Pemprov berpartisipasi dalam pembangunan daerah,” kata Awang Faroek dalam acara Coffe Morning dengan Wartawan dan Aktivis Lingkungan Hidup di Samarinda, kemarin.

Menurutnya, keberadaan perusahaan PKP2B yang selama ini dibawah Ditjend Minerba di Kementerian ESDM membuat kepala daerah tak punya kewenangan mengatur dan mengawasi operasinya, termasuk ketika ingin memanfaatkan bekas lahan tambang PKP2B.

Perusahaan PKP2B yang ada di Kaltim juga perlu ditata operasinya di Kaltim sebab, banyak juga yang berdampak negatif, menghambat sejumlah program prioritas pemerintah daerah, seperti menguasai kawasan pertanian dalam perkampungan untuk ditambang batubaranya. “Kalau tidak dicegah, kawasan pertanian berubah jadi kawasan tambang. Itu bisa menghambat program sewaembada beras di Kaltim,” kata Awang Faroek.

Berdasarkan laporan yang diterimanya dari masyarakat, gubernur mengatakan, sekarang ini tidak kurang dari sembilan desa di Kutai Kartanegara, yang tersebar di Tenggarong dan sekitarny, di Sangasanga, dan Muara Jawa sudah rusak sektor pertaniannya akibat penambangan batubara. “Masyarakat Desa Mulawarman di Tenggarong Seberang mengadu tidak punya lagi lahan untuk bertani karena penambangan batubara,” ungkapnya.

Keberadaan perusahaan PKP2B juga menghambat pemerintah daerah mendapatkan lahan bagi keperluan pembangunan, termasuk tidak mudah mendapatkan bekas lahan tambangnya, sebab setelah ditambang dikembalikan perusahaan ke negara (pemerintah pusat).

Untuk memanfaatkan lahan bekas tambang itu pemda harus memohon lagi ke Kementerian ESDM, padahak daerah perlu jalan yang cepat. “Kalau PKP2B diubah jadi IUPK, maka lahan bekas tambang langsung diserahkan ke pemerintah daerah. Tidak berbelit-belit seperti sekarang,” ujarnya.#into

Print Friendly

Comments

comments

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed