Search
Monday 23 October 2017
  • :
  • :

Versi BPK, Ini Penyimpangan Kas Daerah Tana Tidung

Tana tidung kas daerahSAMARINDA.BERITAKALTARA.COM- Seberapa parah pengeleloan uang di kas daerah Tana Tidung diperiode pertama Undunsyah sebagai bupati Tana Tidung? Kalau melihat catatan yang ada di LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat dikatakan sangat parah. Itu terlihat dari hasil pemeriksaan penggunaan APBD Tana Tidung Tahun 2010.

Berbagai penyimpangan di APBD sejak tahun 2010-2015 itulah yang kini disidik penyidik dari Pidsus Kejaksaan Agung. Untuk menemukan penyimpangan yang terjadi, sebetulnya penyidik tidak akan menemukan kesulitan yang berarti, karena petunjuk awal adanya penyimpangan yang tertuang dalam LHP-BPK merincikan dengan baik.

Bahkan saking kacaunya pengelolaan uang di kas daerah Tana Tidung, BPK tidak dapat melakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya, sehingga memberikan opini disclaimer atas penggunaan uang tahun 2010.

Berdasarkan salinan dokumen yang diperoleh beritakaltara.com, penyimpangan berat yang terjadi di Pemkab Tana Tidung antara lain:

Pertama;  ditemukan belanja barang dan jasa, bantuan sosial, hibah dan belanja tak terduga masing-masing sebesar Rp10.513.157.125,00, Rp1.905.474.020,54, Rp3.620.668.250,00, dan Rp1.789.901.198,00 yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban.

Bukti pertangggungjawaban tidak disampaikan sebesar Rp6.341.142.270,54. Belanja jasa konsultansi yang menggunakan perhitungan billings rate tidak dilengkapi dengan bukti

pertanggunggungjawaban sebesar Rp10.513.157.125,00.

“ BPK tidak dapat melaksanakan prosedur pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran belanja yang tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban dengan lengkap,” tulis auditor BPK dalam laporannya.

Kedua;  realisasi belanja barang dan jasa dilaporkan sebesar Rp74.786.853.663,36 termasuk didalamnya belanja sebesar Rp11.827.996.125,00 tidak sesuai substansi yang dibiayai. Dana Rp11,827 miliar lebih itu untuk  belanja jasa konsultan perencana dan pengawasan  sebesar Rp9.335.437.125,00 ,  belanja untuk subsidi bahan bakar minyak dan subsidi ongkos angkut masing-masing sebesar Rp869.094.000,00 dan Rp223.465.000,00. Belanja kepada kelompok masyarakat melalui kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (PNPM Perdesaan) sebesar Rp1.400.000.000,00.

Ketiga; dalam laporan  nilai aset lainnya per 31 Desember 2010 terdapat di dalamnya  aset lainnya jaminan kesungguhan dan reklamasi sebesar Rp62.652.122.810,00 yang ditampung pada rekening Giro Nomor 0141300016 atas nama Kasda Kabupaten Tana Tidung. Jaminan yang

disajikan tersebut tidak seluruhnya merupakan jaminan kesungguhan maupun jaminan reklamasi perusahaan pertambangan dan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tana Tidung.

Saldo jaminan tersebut tidak didukung dengan pencatatan yang memadai antara lain:  tidak tersedianya dokumen yang dapat menunjukan nilai jaminan kesungguhan dan reklamasi yang telah disetor. Tidak dapat dipisahkan antara jaminan kesungguhan/reklamasi atau setoran lainnya. Dasar pengenaan besaran nilai jaminan tidak dapat diketahui dan ditelusuri.

Keempat; dalam realisasi belanja bantuan sosial,ditemukan  didalamnya belanja sebesar Rp9.961.830.000,00 tidak sesuai substansi yang dibiayai. Realisasi belanja tersebut terdiri dari  belanja digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang seharusnya menjadi kewenangan dan tupoksi SKPD sebesar Rp3.081.230.000,00. Belanja bantuan sosial tidak sesuai makna bantuan sosial sebesar Rp6.880.600.000,00.

Kelima; ditemukan dalam belanja pegawai, tapi realisasinya bukan untuk pegawai, nilainya Rp1.306.750.000,00. Dana itu digunakan  belanja pendamping untuk kegiatan PNPM Pedesaan sebesar Rp274.250.000,00,  belanja untuk pembayaran tunjangan kepada kepala desa dan perangkat desa sebesar Rp573.300.000. Belanja untuk pembayaran honorarium fasilitator desa penunjang kegiatan ADD sebesar Rp459.200.000,00.

Keenam; ditemukan belanja perjalanan keluar daerah yang tidak didukung pertanggungjawaban yang memadai sebesar Rp3.901.165.000,00. Dari nilai tersebut sebesar Rp259.109.000,00 berindikasi fiktif.  Dan BPK  juga tidak dapat melaksanakan prosedur pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran belanja perjalanan dinas yang tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang lengkap.

Ketujuh;  dari pengujian kewajaran belanja modal menunjukan bahwa terdapat berita acara penyelesaian pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi senyatanya dengan nilai minimal sebesar Rp7.736.039.272,73.  Hal tersebut, kata BPK, mengakibatkan laporan keuangan tidak menunjukan kondisi wajarnya. Jika belanja modal didasarkan dan didukung dengan dokumen yang andal dan valid, maka belanja modal akan dapat disajikan dengan wajar.

Kedelapan, diketahui  saldo awal penerimaan pembiayaan tahun 2008 dari Pemkab Bulungan sebesar Rp34.272.430.478,15 tidak didukung dengan pencatatan yang memadai.

Bukti SPj belanja tahun 2008 tidak dapat diperoleh dan diuji. Realisasi belanja TA 2009 sebesar Rp111.660.068.072,23 tidak dapat diuji karena ketidaklengkapan dan tidak diserahkannya dokumen pertanggungjawaban pada tahun berkenaan. Atas kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung belum melakukan penyelesaian tindak lanjut yang memadai. Apabila bukti-bukti atas pendapatan dan belanja daerah tahun 2008 dan 2009 dapat disajikan secara lengkap dan dapat diverifikasi, maka akan berpengaruh secara material terhadap penilaian kewajaran.

Kesembilan;  terdapat di kas bendahara pengeluaran sebesar Rp1.838.179.600,00 termasuk didalamnya kas bendahara pengeluaran Bappeda sebesar Rp599.590.000,00 yang belum disetorkan oleh bendahara yang bersangkutan. Nilai tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tersedia anggarannya.

Kesepuluh; dilaporkan nilai persediaan per 31 Desember 2010 sebesar Rp4.800.643.135,20. Persediaan yang dilaporkan termasuk didalamnya tanah dan bangunan yang akan diberikan kepada transmigran sebesar Rp3.843.221.965,00 dan persediaan berupa obat-obatan, pestisida, bibit tanaman, dan blanko/buku akta sebesar Rp957.421.170,20.

Namun demikian, dasar penyajian nilai oleh SKPD tidak memadai antara lain:  penyajian nilai persediaan tidak berdasarkan stock opname per 31 Desember 2010. Hubungan antar data persediaan obat-obatan yang disajikan tidak sistematis dan tidak lengkap. Terdapat perbedaan persediaan yang disajikan dengan jumlah barang di tempat penyimpanan.

Sebelas; dalam realisasi belanja modal dilaporkan sebesar terdapat  didalamnya belanja sebesar Rp5.039.744.400,00 tidak sesuai substansi yang dibiayai. Realisasi belanja tersebut digunakan untuk  penyiapan lahan dan bangunan pemukiman transmigrasi (PLBPT) yang diperuntukan bagi calon transmigran sebesar Rp2.159.358.000,00,  pengadaan alsintan yang diberikan kepada kelompok masyarakat/kelompok tani sebesar Rp2.880.386.400,00.

BPK menyimpulkan, karena permasalahan yang diuraikan diatas,  BPK tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan, lingkup pemeriksaan BPK tidak cukup untuk memungkinkan BPK menyatakan, dan BPK tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010.

Berdasarkan surat perintah penyidikan dari Diretur Penyidik Pidsus Kejagung, masih ada dua lagi dugaan penyimpangan di Pemkab Tana Tidung, yakni pelaksanaan proyek multi years dan dugaan suap/gratifikasi Bupati Tana Tidung, Undunsyah.

Proyek multi years yang dibidik Kejagung, berdasarkan informasi yang diterima beritakaltara.com yang terbesar adalah proyek pembangun sekolah terpadu yang nilainya lebih dari Rp40 miliar. Ada juga lelang proyek yang diarahkan untuk dimenangkan perusahaan tertentu, yang kemungkinan besar didalamnya ada gratifikasi dari pemenang lelang.#in

Print Friendly

Comments

comments




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *