Search
Sunday 19 August 2018
  • :
  • :

DPRD Bulungan Tuding PT Tiga Medali Beton ILegal

Foto 3 Tambang Galian CTANJUNG SELOR, BERITAKALTARA.com – Tidak salah jika anggota DPRD Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara), menuding perusahaan yang beroperasi di wilayah ini ilegal jika tidak mengantongi izin. Hal itulah yang dialamatkan kepada salah satu perusahaan ready mix yang diketahui selama setahun beroperasi ternyata belum mememiliki sama sekali izin dari pemerintah daerah setempat.

Terungkapkanya perusahaan ini tidak mengantongi izin, ketika sejumlah anggota DPRD Bulungan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa perusahaan yang ada di Bulungan, Senin (2/5/2016) kemarin.

Alhasil, dari sidak itu, wakil rakyat terhormat ini pun akhirnya mendapati adanya perusahaan yang beropersi namun tidak mengantongi izin alias ilegal. Lihat saja PT Tiga Medali Beton, perusahaan adukan semen yang berkedudukan di Km 2 Tanjung Selor ini ternyata tidak memiliki izin operasi, padahal perusahaan milik Lukman Wahid ini beroperasi sudah setahun berjalan.

Markus Juk, anggota DPRD Bulungan mendengar keberadaan perusahaan adukan semen tanpa izin ini, pun mengaku heran.

“Kok, bisa beroperasi kalau tidak ada izinnya. Berarti ilegal donk?,” kata politisi dari PDI Perjuangan ini.

Untuk memastikan terkait legalitas perusahaan yang didadapi rombongan DPRD yang sedang melakukan sidak ke perusahan-perusahaan tersebut, oleh Markus Juk pun minta kepada karyawan perusahaan PT Tiga Medali Beton (PT. TMB) untuk diteleponkan pemilik perusahaan tersebut. Alhasil, nada sambung telepon selulernya tersambung dan Markus Juk berkesempatan berkomunikasi langsung dengan pemiliknya.

Benar saja, ternyata perusahaan ini memang belum memiliki izin diantaranya izin gangguan lingkungan (HO). Selain itu, diperusahaan ini juga didapati 7 unit armada pengaduk semen (ready mix). Sementara laporan pemilik perusahaan hanya 5 unit. Ini merupakan hal yang tidak benar.

“Masih ada lagi perizinan yang tidak dimiliki perusahaan ini seperti surat izin tempat usaha (SITU), surat izin usaha perdagangan (SIUP),” kata Markus Juk yang meminta dengan tegas agar perusahaan tersebut melengkapi perizinannya. Jika tidak, maka DPRD minta Pemkab Bulungan menutup perusahaan tersebut dari segala aktifitasnya karena keberadaannya merugikan daerah.

Lebih jauh Markus Juk mengungkapkan terkait keberadaan perusahaan ilegal yang beroperasi di wilayah Bulungan, agar disentuh oleh penegak hukum. Sehingga aparat penegak hukum tidak hanya menerapkan hukum pada satu bidang usaha yang dinilai melanggar hukum.

Sejauh ini penegakan hukum belum berjalan maksimal. Buktinya, penegak hukum hanya menerapkan penegakan hukum terhadap galian C saja. Sementara perusahaan besar yang tidak memiliki izin, justru bebas beraktifitas tanpa disentuh oleh penegak hukum. #Ism

Print Friendly

Comments

comments




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *